Teungku Haji Muhammad Saleh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1987
Daerah pemilihan	Daerah Istimewa Aceh
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Utusan Daerah
Masa jabatan 1987–1992
Ketua Umum DPP PERTI
Masa jabatan 1980–1985
Pendahulu Drs. H. Nurhasan Ibnu Hajar Pengganti Drs. H. Nurulhuda
Informasi pribadi
Lahir	1928 Aron, Aceh Utara, Indonesia
Meninggal	26 November 2001
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Islam PERTI PPP
Hubungan	Teungku Hasan Krueng Kale (mertua)
Orang tua	Teungku Abdurrahman bin Asyek
Pekerjaan	Politikus, Ulama
Sunting kotak info • L • B

Teungku Haji Muhammad Saleh (lahir di Aron, Aceh Utara tahun 1928, wafat 26 November 2001) adalah ulama, pendidik, dan politisi Indonesia yang aktif di organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan pernah menjadi anggota DPR-RI dan MPR-RI pada masa Orde Lama dan Orde Baru.^[1]

Muhammad Saleh lahir di Aron, Aceh Utara pada tahun 1928. Ia menempuh pendidikan dasar keagamaannya di lingkungan dayah. Pendidikan keilmuannya dipengaruhi oleh sejumlah ulama Aceh, terutama Teungku Abu Hasan Krueng Kale, guru sekaligus mertua; dan Abuya Muda Waly.

Kedekatannya dengan para ulama tersebut membentuk karakter pemikirannya yang bermazhab Syafi‘i, berpandangan moderat, dan menekankan pentingnya pendidikan Islam.^[2]

Riwayat pendidikannya meliputi:

• Sekolah Rakyat di Aron, Aceh Utara (tamat 1939)
• Sekolah Agama Bustanul Ma’arif, Blang Jruen, Tanah Luas, Aceh Utara, (1939–1942)
• Dayah Tanjung Dama, Blang Panyang, Lhokseumawe (1943–1945)
• Dayah Lam Seunong, Kuta Baro, Aceh Besar (1952–1953)
• Madrasah Islam Tinggi (MIT), Medan (1954–1955)

Potret Tgk. H. Muhammad Saleh sebagai Anggota DPR-RI 1971, 1977, 1982, dan 1987

Setelah menyelesaikan pendidikan, Muhammad Saleh bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada tahun 1958 sampai 1966. Ia turut aktif dalam Komando Penumpasan Kontra Revolusi G-30-S/PKI di Aceh sejak akhir 1965.

Muhammad Saleh merupakan salah satu tokoh pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Aceh^[3]. Ia aktif dalam kepengurusan PERTI di daerah hingga nasional selama lebih dari tiga dekade, yaitu sebagai:

• Sekretaris Koordinator Partai Islam PERTI D.I. Aceh (1952–1968)
• Ketua PERTI D.I. Aceh (1968–1987)^[4]
• Ketua II DPP Partai Islam PERTI (1966–1969)
• Ketua I DPP PERTI (1969–1980)
• Ketua Umum DPP PERTI (1980–1985)

Ia aktif pada masa ketika PERTI masih menjadi partai politik hingga akhirnya bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan dan Anggota Majelis Syuro DPP PPP tahun 1973–1983.

Dalam lembaga legislatif ia pernah menjabat sebagai:

• Anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dari Partai Islam PERTI (1957–1961)
• Anggota DPRD Propinsi D.I. Aceh dari Partai Islam PERTI (1961–1967)
• Anggota MPRS dari Fraksi Partai Islam PERTI (1960–1969)
• Anggota DPR-GR dari Fraksi Partai Islam PERTI (1967–1969)
• Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Islam PERTI lalu Fraksi PPP (1971–1977)
• Anggota DPR-RI dari Fraksi PPP (1977–1982)
• Anggota DPR-RI dari Fraksi PPP (1982–1987)
• Anggota MPR-RI dari Fraksi Utusan Daerah Aceh (1987-1992)

Selain itu ia juga aktif dalam Laskar Mujahidin/Tentara Pelajar Islam sejak Proklamasi sampai pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Ulama/Militer Provinsi Aceh (1958), Dewan Kurator IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1978), Anggota Delegasi DPR-RI ke Mesir dan Suriah, Penasihat Delegasi Indonesia ke KTT Non-Blok ke-VIII di Harare, Zimbabwe (1986), dan mengikuti Penataran P4 Tipe A, Angkatan X, yang diselenggarakan oleh BP7 di Jakarta.

Teungku Haji Muhammad Saleh aktif dalam lembaga keulamaan nasional, terutama:

• Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Dewan Syariah Nasional MUI

Ia juga dikenal sebagai pengajar kitab dan fikih di berbagai masjid besar di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Asy-Syafi‘iyah, Masjid-masjid di Gandaria, Kebayoran Lama, dan Grogol, sera Meunasah Aceh – Pasar Minggu. Beberapa murid yang pernah belajar kepadanya antara lain Prof. Dr. Dede Rosyada dan sejumlah tokoh Aceh yang tergabung dalam Taman Iskandar Muda (TIM) di Jakarta.

Teungku Haji Muhammad Saleh juga merupakan pendiri Yayasan Sunni dan Institut Imam Syafi‘i (IIS) — kini STAI Imam Syafi‘i Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Rektor dan kemudian sebagai Ketua Yayasan. Selain itu, ia ikut mendirikan Pondok Pesantren MUDI Mekar Al-Aziziyah di Jatiasih, Bekasi.^[2]

Dalam berbagai pembahasan undang-undang dan kebijakan nasional yang kontroversial, Muhammad Saleh tampil sebagai orator yang tajam, argumentatif, dan terstruktur. Ia sering berdebat langsung dengan para menteri, mempertanyakan poin-poin yang dianggap tidak jelas, serta menawarkan argumen tandingan yang tidak kalah kuat dari pihak pemerintah. Gaya berdebatnya yang lugas membuatnya dihormati oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Agama Prof. Mukti Ali, Prof. Munawir Sjadzali, dan Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara.

Pada pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling vokal. Meskipun berasal dari latar belakang dayah (pesantren), ia mampu mengimbangi gaya orasi para akademisi modern, bahkan sering dipuji karena kecerdasan retorikanya. Sejumlah kolega menyebutnya tampil sekelas dengan standar para negarawan klasik; ada yang mengibaratkan kemampuannya seperti para orator legislatif dunia. Peran pentingnya membuat ia kemudian ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI.

Kontroversi lain yang menonjol adalah keterlibatannya dalam perdebatan mengenai UU Pendidikan Nasional pada masa Menteri Pendidikan Dr. Daoed Joesoef. Dalam polemik yang berlangsung panjang dan menyedot perhatian publik tersebut, Teungku Muhammad Saleh tampil dengan argumentasi yang matang, analitis, dan mencerahkan. Daoed Joesoef menghormatinya, bahkan secara pribadi mengakui kedekatan mereka sebagai sesama keturunan Aceh.

Penghormatan Daoed Joesoef pada Teungku Muhammad Saleh menjadi salah satu penanda pengaruh besar beliau di parlemen. Menurut Ahmad Humam Hamid, sang menteri hanya pernah menyebut asal keturunan Aceh-nya kepada dua orang: Teungku Haji Muhammad Saleh dan Prof. Ibrahim Hasan. Sikap itu dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap kualitas intelektual, konsistensi politik, serta integritas beliau sebagai wakil rakyat.^[5]

• Tanggapan Terhadap Pendukung Kerukunan Agama
• Sebab-sebab Adanya Madzhab dan PERTI Mengikuti Madzhab Syafi‘i
• Shalat Tarawih: Dasar Hukum dan Pelaksanaannya
• Sambutan Wisuda STAI Imam Syafi‘i Jakarta

• Tulisan fikih dan fatwa dalam rubrik “Anda Bertanya Kami Menjawab” pada Buletin Risalah Tarbiyah PERTI (1984–1991).

Teungku Haji Muhammad Saleh bin Teungku Abdurrahman bin Asyek wafat pada hari Senin, 26 November 2001 bertepatan dengan 11 Ramadhan 1422 H dalam usia 73 tahun.

Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.