Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (November 2025) klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan. Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris. Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing. Setelah menerjemahkan, {{Translated|en|Spratly Islands dispute}} harus ditambahkan di halaman pembicaraan untuk memastikan kesesuaian hak cipta. Untuk panduan lebih lanjut, lihat Wikipedia:Panduan dalam menerjemahkan artikel.

Sengketa Kepulauan Spralty merupakan persengketaan wilayah antara Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam dalam kepemilikan atas Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly sendiri merupakan sekelompok pulau beserta fitur maritim seperti terumbu, gosong, dan takat, yang terletak di Laut Tiongkok Selatan. Persengketaan ini ditandai oleh kebuntuan diplomatik dan penggunaan tekanan militer (seperti pendudukan militer atas wilayah yang disengketakan) untuk memajukan klaim teritorial nasional. Kecuali Brunei, semua negara memiliki kehadiran militer di kepulauan tersebut.

Sebagian besar "fitur maritim" di Kepulauan Spratly setidaknya memiliki enam nama. Nama yang umum digunakan, umum berupa nama dari bahasa Inggris, dianggap sebagai "nama internasional". Sementara itu, setiap negara yang bersengketa juga telah menerapkan nama alternatif mereka masing-masing. Khusus bagi Tiongkok dan Taiwan, terkadang kedua negara memiliki "nama Tionghoa" yang sama, tetapi memiliki set karakter yang berbeda. Terkadang, nama yang diambil oleh negara yang bersengketa diadaptasi dari nama yang digunakan oleh bangsa Eropa.^[1]

Kepulauan Spratly dikenal memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam di dalamnya, kendati tidak begitu besar. Kepulauan tersebut juga merupakan kawasan perikanan komersial yang strategis sekaligus merupakan bagian dari rute pelayaran global. Posisinya menjadikan berbagai negara ingin mendapat bagian untuk memonitor aktivitas maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan menunjukkan kekuatan militer negara.^[2] Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 1982 tidak mengatur mengenai kedaulatan dalam persengketaan wilayah, karena hal tersebut memerlukan upaya diplomatik dan hukum yang berada di luar cakupan UNCLOS.^[3] Selain itu, hanya Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam saja yang memiliki klaim atas kepulauan yang didasarkan pada kedaulatan historisnya.^[4]

Pada tahun 1968, minyak bumi ditemukan dalam kawasan tersebut.^[5] Pada tanggal 11 Maret 1976, eksplorasi minyak bumi yang dilakukan oleh Filipina menemukan cadangan minyak di lepas pantai Pulau Palawan dekat dengan wilayah Kepulauan Spratly. Pada tahun 2010, tiga ladang minyak yang dibangun di kawasan tersebut menyuplai 15% kebutuhan minyak bagi Filipina.^[6] Sementara itu, pada tahun 1992, Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam memberikan kontrak eksplorasi minyak bumi kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang menemukan wilayah cadangan minyak yang tumpang tindih di kepulauan tersebut. Pada bulan Mei 1992,^[7] China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) bersama dengan Crestone Energy (perusahaan minyak AS dari Denver, Colorado) menandatangani kontrak kerja sama untuk eksplorasi bersama di blok Wan'an Bei-21, yakni kawasan seluas 25,155 kilometer persegi di bagian barat daya Tiongkok Selatan, yang mencakup wilayah Kepulauan Spratly.^[8]

Pada tahun 2012–2013, Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mencatat bahwa minyak bumi dan gas alam yang berada di Laut Tiongkok Selatan sangat terbatas di wilayah yang disengketakan, seperti kepulauan Paracel dan Spratly. Sebagian besar dari 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang terbukti keberadaanya di Laut Tiongkok Selatan berada di dekat garis pantai yang tidak disengketakan.^[9][10]

Pada tahun 2010, studi Organisasi Pangan dan Pertanian di wilayah Pasifik Tengah Barat (kecuali bagian utara Laut Tiongkok Selatan yang dekat dengan pantai RRT) mengungkap bahwa terdapat 11,7 juta ton ikan yang dapat ditangkap (atau sekitar 14% total tangkapan ikan dunia). Angka ini meningkat dari kurang dari 4 juta ton pada tahun 1970.^[11] Pada tahun 1984, Brunei menetapkan zona penangkapan ikan eksklusif, yang mencakup Karang Louisa di tenggara Kepulauan Spratly.^[12]

Kawasan Kepulauan Spratly dekat dengan lajur pelayaran tersibuk di dunia, di mana pada tahun 2016, pelayaran tersebut menyumbang $3,4 triliun dari total perdagangan global, yang sebesar $16 triliun.^[13]

• Bautista, Lowell B. (December 2011). "Philippine territorial boundaries: internal tensions, colonial baggage, ambivalent conformity" (PDF). JATI – Journal of Southeast Asian Studies. 16. University of Malaya: 35–53. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 30 July 2013.
• Bautista, Lowell B. (February 2012). "The Implications of Recent Decisions on the Territorial and Maritime Boundary Disputes in East and Southeast Asia". Maritime Energy Resources in Asia: Legal Regimes and Cooperation: NBR Special Report No. 37. Academia.edu.
• Bautista, Lowell B. (1 January 2010). "The Legal Status of the Philippine Treaty Limits in International Law". Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law. 1. Academia.edu: 111–139. doi:10.1007/s12180-009-0003-5. S2CID 153653227.
• Bautista, Lowell B. (Fall 2009). "The Historical Background, Geographical Extent and Legal Bases of the Philippine Territorial Water Claim". The Journal of Comparative Asian Development. 8 (2): 365–395. doi:10.1080/15339114.2009.9678488. S2CID 219624498.
• François-Xavier Bonnet, Geopolitics of Scarborough Shoal, ^{[pranala nonaktif]} Irasec's Discussion Papers, No. 14, November 2012.
• Dzurek, Daniel J.; Schofield, Clive H. (1996). The Spratly Islands dispute: who's on first?. IBRU. ISBN 978-1-897643-23-5.
• Emmers, Ralf (June 2007), "The De-escalation of the Spratly Dispute in Sino-Southeast Asian Relations" (PDF), S. Rajaratnam School of International Studies Working Paper (129), diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 21 May 2009, diakses tanggal 9 October 2013
• Forbes, Andrew, and Henley, David: Vietnam Past and Present: The North (Sino-Viet relations in Paracels and Spratlys). Chiang Mai. Cognoscenti Books, 2012. ASIN B006DCCM9Q.
• Menon, Rajan, "Worry about Asia, Not Europe", The National Interest, Sept–Oct 2012 Issue, 11 September 2012
• Bezlova, Antoaneta (29 January 2008). "China moves to expand its reach". Asia Times Online. Diarsipkan dari asli tanggal 12 May 2008. Diakses tanggal 10 March 2014.
• "Timing of flareups in South China Sea is no coincidence". Want China Times. 13 May 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 17 May 2014. Diakses tanggal 14 May 2014.