Sekretaris Desa (disingkat Sekdes; bahasa Inggris: Village Secretary), yang di berbagai daerah di Indonesia juga dikenal dengan sebutan lain seperti Carik (aksara Jawa: ꦕꦫꦶꦏ꧀), Juru Tulis (aksara Jawa: ꦗꦸꦫꦸꦠꦸꦭꦶꦱ꧀; aksara Sunda: ᮏᮥᮛᮥ ᮒᮥᮜᮤᮞ᮪), Kerani/Krani, atau Penyurat sesuai dengan tradisi dan budaya lokal, adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, tata usaha, dan pelayanan administratif kepada masyarakat desa.^[1]

Sekretaris Desa merupakan unsur staf pemerintah desa dan berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kedudukan Sekretaris Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.^[2]

Dalam praktik pemerintahan desa di Indonesia, Sekretaris Desa dapat berasal dari:^[2]

• Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di desa, atau
• Perangkat desa non-PNS yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa memiliki tugas utama di bidang administrasi pemerintahan desa. Secara umum, tugas dan fungsinya meliputi:^[1]

• Mengelola administrasi umum, administrasi kependudukan, dan tata naskah desa
• Menyusun dan mengarsipkan dokumen perencanaan, laporan, dan surat-menyurat desa
• Membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
• Melaksanakan administrasi keuangan dan aset desa
• Mengkoordinasikan urusan administrasi antar unsur perangkat desa
• Memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa memiliki wewenang antara lain:^[2]

• Menandatangani dokumen administrasi desa sesuai pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa
• Mengelola sistem administrasi pemerintahan desa
• Memberikan rekomendasi administratif kepada Kepala Desa
• Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan desa

Sekretaris Desa berperan sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan perangkat desa lainnya, serta sebagai pengendali administrasi pemerintahan desa. Peran ini menjadikan Sekretaris Desa sebagai salah satu jabatan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.^[3]

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dapat melibatkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan harus memenuhi persyaratan administratif, pendidikan, serta kompetensi tertentu.^[3]

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Tautan
• Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Tautan Eksternal