Rasisme di Indonesia merujuk kepada sikap negatif, stereotipe, diskriminasi ataupun perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnisitas, warna kulit, asal‑daerah, atau identitas budaya^[1] mereka di wilayah Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara etnis, budaya, agama, bahasa dan asal‑daerah. Meskipun nilai nasional seperti Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (“Berbeda‑beda tetapi tetap satu”)^[2] menekankan persatuan dalam keragaman, praktik sosial menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis ras/etnis masih terjadi.^[3][4] Istilah “ras” dalam konteks Indonesia sering bercampur dengan kategori etnis, suku, asal‑daerah, dan bahasa—sehingga meskipun konstruk sosial berbeda dengan pengertian ras di negara Barat, fenomena kekuasannya serupa: perlakuan berbeda terhadap “yang dianggap berbeda”.^[5][6]

Beberapa faktor historis dan struktural menjadi akar munculnya rasisme/ diskriminasi etnis di Indonesia:

Di masa kolonial, Belanda menetapkan strata sosial yang membedakan antara Belanda (termasuk Eropa), Timur Asing dan Bumiputera. Struktur sosial ini secara bertahap menyebabkan kecemburuan sosial dan disparitas sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan struktur sosial berdasarkan ras atau etnis sering diasosiasikan dengan profesi seperti para pedagang Arab dan China lebih dipercaya untuk menjalankan kegiatan ekonomi ketimbang penduduk asli Nusantara.^[7][8][9]

Pasca kemerdekaan dan mulai berkurangnya jumlah penduduk Eropa terutama pasca Sinterklas Hitam,^[10] isu rasisme mulai mengerucut antara Bumiputra (Pribumi) vs Non-Pribumi lebih mengarah ke etnis China),^[11] dominasi budaya Jawa (terkadang dianggap sebagai Jawanisasi)^[12] di sebagian struktur nasional dan ketimpangan pembangunan antara daerah menjadi pemicu ketegangan.

Mobilitas internal dan migrasi: misalnya orang dari wilayah timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) yang pindah ke Jawa atau kota besar sering menghadapi stereotipe dan diskriminasi berdasarkan asal‑daerah atau cara berbicara.^[13] Globalisasi dan tekanan ekonomi juga menyebabkan persaingan sosial, migrasi, peran minoritas etnis dalam ekonomi memicu munculnya resentimen sosial‑ekonomi yang sering dikombinasikan dengan etnisitas.^[9] isu transmigrasi ke wilayah Timur juga menyebabkan wilayah seperti Papua mengalami "kemunduran" kuantititas secara bertahap.^[14][15]

Etnis Tionghoa sering mendapat stigma akibat sentimen anti-Tionghoa yang telah sejak lama "mengendap" dalam dinamika sosial di Indonesia bahkan semenjak zaman kolonial.^[8] Lalu kebijakan pemerintah Orde Baru yang semakin merepresif etnis Tionghoa termasuk dalam segi sosial dan budaya bahkan tidak diperkenankan menggunakan nama berbau Tionghoa.^[16] Isu seperti diskriminasi dalam partisipasi politik, kepemilikan lahan, disparitas ekonomi,^[7] diskriminasi sosial-linguistik juga semakin menyebabkan streotipe negatif terhadap mereka.

Masyarakat dari wilayah Timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) sering mengalami diskriminasi akibat warna kulit, sosio-linguistik ketika mereka mendatangi kota-kota besar di wilayah Jawa atau Indonesia.^[17] Streotipe negatif seperti pemabuk atau pembuat rusuh sering di alamatkan pada orang Timur.^[17]

Masyarakat adat^[18] dan penghayat kepercayaan^[19] juga mendapat perlakuan berbeda dan sering menghadapi ekslusi sosial. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung mendapat resiko diskriminasi yang tinggi.^[20]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis etnis di Indonesia muncul dalam sejumlah bentuk, termasuk diskriminasi dalam akses pekerjaan, pelayanan publik, perumahan, dan hak kepemilikan—seperti terlihat dalam kasus lahan yang dialami warga etnis Tionghoa di Yogyakarta;^[21] diskriminasi linguistik terhadap penutur dialek wilayah timur yang kerap dianggap menggunakan ragam Bahasa Indonesia “lebih rendah”;^[22] maraknya ujaran kebencian berbasis etnis di media sosial, terutama yang menyasar etnis Tionghoa; kekerasan serta pelanggaran hak yang dialami masyarakat Papua;^[23] dan ketimpangan struktural yang menempatkan kelompok etnis minoritas pada posisi rentan secara ekonomi maupun sosial, sehingga memperkuat dinamika diskriminasi di berbagai sektor kehidupan.^[7][9]

Di sosial media, hate speech kerap dijumpai. Etnis Tionghoa sering menkadi korban ujaran kebencian di media sosial.^[24] Meskipun terdapat Undang‑Undang No. 40 Tahun 2008, pelaksanaan perlindungan terhadap diskriminasi ras/etnis masih lemah.^[25]