Pendidikan di Belgia adalah penyelenggaraan pendidikan di Belgia berlandaskan kepada pasal-pasal mengenai pendidikan dalam Konstitusi Belgia.^[1] Fasilitas pendukung utama bagi pendidikan di Belgia adalah transportasi umum dan program pendukung pendidikan di Belgia adalah pemberian beasiswa oleh Pemerintah Belgia hingga jenjang perguruan tinggi.^[2] Penyelenggaraan pendidikan di Belgia pernah digugat ke Pengadlian Hak Asasi Manusia Eropa atas kasus diskriminasi bahasa pendidikan dengan nama kasus yaitu "Kasus mengenai Aspek Tertentu Undang-Undang tentang Penggunaan Bahasa dalam Pendidikan di Belgia".^[3]

Kebijakan mengenai pendidikan di Belgia dilandasi oleh pernyataan dalam Pasal 24 dalam Konstitusi Belgia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara Belgia memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk menempuh pendidikan. Selain itu, Konstitusi Belgia juga memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk mendirikan sekolah sebagai pemenuhan hak atas kesempatan menempuh pendidikan. Pemerintah Belgia juga menetapkan kebijakan anti-diskriminasi dalam pendidikan di Belgia sebagai bentuk pencegahan kegagalan dalam menempuh pendidikan di Belgia.^[1]

Fasilitas pendukung utama bagi pendidikan di Belgia adalah transportasi umum. Keberadaan transportasi umum membuat biaya transortasi untuk menjangkau lokasi pendidikan menjadi lebih murah dengan tidak perlunya pembelian kendaraan pribadi. Selain itu, program beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Belgia kepada mahasiswa asing maupun lokal telah mempermudah penyelenggaraan pendidikan di Belgia hingga ke jenjang perguruan tinggi. Program beasiswa di Belgia diberikan kepada mahasiswa dalam jenjang pendidikan sarjana, pendidikan magister maupun pendidikan doktoral.^[2]

Penyelenggaraan pendidikan di Belgia pernah digugat ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa karena adanya unsur diskriminasi dalam aspek tertentu dalam bahasa pembelajaran di sekolah-sekolahnya. Kasus ini diberi nama "Kasus mengenai Aspek Tertentu Undang-Undang tentang Penggunaan Bahasa dalam Pendidikan di Belgia". Penggugat dalam kasus ini menyatakan bahwa Undang-Undang Penggunaan Bahasa telah membatalkan jaminan atas hak pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 2 pada Konvensi Eropa mengenai non-diskriminasi. Dalam kasus ini, penggugat terdiria dari orang tua dengan anak penutur bahasa Prancis yang tinggal di lingkungan yang hanya menuturkan bahasa Belanda di Belgia sehingga semua sekolah menggunakan bahasa Belanda. Para penggugat kemudian berupaya mendirikan sekolah berbahasa Prancis tetapi ditentang oleh publik sehingga pendidikan anak-anaknya tidak mendapatkan pengakuan resmi. Dalam kasus ini, Pengadlian Hak Asasi Manusia Eropa memenangkan gugatan dari para orang tua yang anaknya berbahasa Prancis. Karena kasus ini, Pemerntah Belgia dituntut atas diskriminasi dan diwajibkan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa untuk mengadakan pendidikan dwibahasa yaitu bahasa Prancis dan bahasa Belanda di sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda di Belgia.^[3]