Pemerintah
Daerah Otonom Madeira

Governo da Região Autónoma da Madeira
Lambang Madeira
Informasi
Didirikan	1976; 50 tahun lalu (1976)
Pemimpin	Miguel Albuquerque, Presiden Pemerintah Daerah
Ditetapkan oleh	Perwakilan Republik
Bertanggung jawab untuk	Majelis Legislatif Daerah
Anggaran tahunan	€1.915.009.000 (2019)[1]
Kantor pusat	Quinta Vigia – Avenida do Infante 1, Funchal
Situs web	www.madeira.gov.pt

Pemerintah Daerah Otonom Madeira adalah pemerintah lokal dari wilayah otonom Portugal ini.^[2][3][4]

Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari dua lembaga pemerintahan sendiri di Daerah Otonom Madeira, bersama dengan Majelis Legislatif Daerah, yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab secara politik.

Presiden Pemerintah Daerah ditunjuk oleh Perwakilan Republik berdasarkan hasil pemilihan Majelis Legislatif Daerah. Anggota lainnya ditunjuk dan diberhentikan oleh Perwakilan Republik atas usulan Presiden Pemerintah. Pembubaran Majelis Legislatif menyebabkan pemberhentian Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 60 Statuta Politik-Administratif Daerah Otonom Madeira, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:^[5]

• Menjalankan kekuasaan eksekutif sendiri;
• Mengelola dan mengatur aset daerah serta membuat kontrak atas nama daerah;
• Mengelola pendapatan pajak yang dikumpulkan di wilayah tersebut sesuai dengan Statuta dan Undang-Undang Keuangan Daerah Otonom;
• Melaksanakan pengawasan terhadap otoritas lokal;
• Mengawasi layanan publik dan perusahaan yang beroperasi terutama di wilayah tersebut;
• Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan nasional yang berdampak pada wilayah;
• Berpartisipasi dalam kebijakan terkait perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif;
• Ikut serta dalam negosiasi perjanjian internasional yang relevan dengan wilayah;
• Menjalin kerja sama dengan entitas regional asing dan organisasi antarwilayah;
• Memberikan pendapat mengenai isu nasional yang berdampak pada wilayah;
• Berpartisipasi dalam proses pembangunan Eropa melalui representasi regional;
• Menjalankan kebijakan daerah dengan menjunjung legalitas demokratis;
• Ikut serta dalam penyusunan rencana nasional;
• Mengatur legislasi daerah;
• Menyetujui struktur dan operasional internal;
• Menyusun regulasi administratif;
• Mengarahkan layanan dan aktivitas administrasi daerah;
• Menyusun dan mengajukan Program Pemerintah kepada Majelis Legislatif;
• Mengajukan rancangan dekret legislatif daerah dan rancangan undang-undang;
• Menyusun rencana pembangunan ekonomi dan sosial daerah;
• Menyusun dan mengajukan anggaran kepada Majelis Legislatif;
• Menyampaikan laporan keuangan daerah kepada Majelis;
• Mengambil langkah-langkah untuk pembangunan ekonomi dan sosial;
• Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana dan Anggaran Daerah;
• Melakukan pengadaan sipil dan pengambilalihan untuk kepentingan umum;
• Melaksanakan tindakan administratif terhadap pegawai daerah;
• Menjalankan fungsi eksekutif lain yang diatur oleh hukum.