Pajak penghasilan kepausan pertama kali diberlakukan pada 1199 oleh Paus Innosensius III, awalnya mewajibkan seluruh rohaniwan katolik untuk membayar seperempat puluh penghasilan gereja mereka per tahun dalam mendukung Perang Salib.^[1] Pajak penghasilan kedua tak diberlakukan sampai Konsili Lateran Keempat pada 1215, dan hanya memberlakukan dua puluhan per tiga tahunan.^[2]

Pendasaran ini seringkali dilanjutkan oleh para penerus Innosensius III, yang diberlakukan oleh badan gerejawi, lewat penyitaan, dan seringkali lewat penggunaan pemaksaan.^[2] Kala pertama kali pajak tersebut diberlakukan, para kontributor menjanjikan bahwa seperempat pengampunan akan diberikan jika pembayaran dibuat secara sukarela dan jujur; kali kedua, ketidakpatuhan sederhananya diancam dengan ekskomunikasi.^[3] Pada beberapa kali, Paus mengadakan konsili umum sebelum memberlakukan pajak penghasilan, namun lebih sering memberlakukan pajak secara tunggal atas otoritas mereka sendiri.^[2]

Kekuatan kemudian dipakai untuk Perang Salib di luar Tanah Suci. Contohnya, Paus Gregorius IX pada 1228 memberlakukan pajak penghasilan persepuluhan untuk mendanai perang mereka melawan Frederick II, Kaisar Romawi Suci.^[2] Pada 1253, peribahasa "pendapatan dan penerimaan gereja" didefinisikan secara lebih hati-hati, dan ditafsirkan untuk meliputi temporalitas serta spiritualitas.^[3] Pada 1274, pelajaran dari pajak masa lalu dikumpulkan dan disusun dalam serangkaian perintah bagi para kolektor di Prancis di bawah perintah Gregorius X, sebagai hasil dari Konsili Lyon Kedua yang memerintahkan persepuluhan setiap enam tahun sekali.^[3] Paus Bonifasius VIII memberlakukan aturan pahak dalam hukum kanon pada 1301.^[3]

Para paus abad kempat belas dan kelima belas memberlakukan pajak untuk penggunaan pribadi serta perang melawan Turki Utsmaniayh dan lainnya.^[2] Pajak dapat diberlakukan entah pada gereja universal, rohaniwan negara tunggal, atau bahkan kelompok provinsi.^[4] Meskipun pajak perang salib pertama dibayar langsung ke pasukan salibis, pada pertengahan abad ketiga belas, tindakan tersebut menjadi kebiasaan untuk membayar pajak yang ditujukan langsung kepada raja, pangeran atau bangsawan yang berjanji untuk bergabung dalam perang salib; jika perang salib tidak pernah terjadi, uang dikembalikan ke Badan Apostolik.^[5]

Keengganan pembayaran pajak kepausan merajalela, dan penguasa sekuler bahkan dari kekuatan paling kecil biasanya dapat memberlakukan pembatasan apda pajak kepausan dalam kerajaan mereka, jika tidak dalam penerimaan bagian untuk diri mereka sendiri, atau bahkan mendorong kepausan untuk bertindak sebagai perantara dalam memberlakukan pajak mereka sendiri (dengan atau tanpa alasan perang salib).^[5] Contohnya, Edward I dan Edward II memberlakukan lebih dari setengah persepuluhan bagi diri mereka sendiri, sebagaimana raja-raja Prancis pada Kepausan Avignon.^[6]

• Lunt, William E. 1950. Papal Revenues in the Middle Ages. Columbia University Press. 2 Vols.

Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s