Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali adalah sebuah buku yang ditulis oleh antropolog Clifford Geertz.^[1] Geertz berpendapat bahwa negara Bali pada masa pra-kolonial bukanlah sebuah "birokrasi hidrolik" atau despotisme oriental, melainkan sebuah tontonan yang terorganisasi. Para bangsawan penguasa pulau ini tampaknya lebih tertarik untuk mendramatisasikan pangkat dan status mereka daripada benar-benar mengelola kehidupan rakyat Bali. Dengan demikian, mereka memperoleh superioritas politik melalui ritual dan upacara besar yang digelar di masyarakat. Menurut Geertz, proses budaya semacam ini bukan sekadar mendukung negara—melainkan justru membentuk negara itu sendiri.^[2]

Mungkin hal ini paling jelas terlihat pada apa yang, pada akhirnya, menjadi gambaran utama kehidupan politik: pemerintahan kerajaan. Seluruh aspek negara—kehidupan istana, tradisi yang mengaturnya, pungutan yang menopangnya, serta hak istimewa yang menyertainya—pada dasarnya diarahkan untuk mendefinisikan apa itu kekuasaan; dan apa itu kekuasaan adalah apa yang menjadi hak raja. Raja-raja tertentu datang dan pergi, menjadi “fakta singkat yang tak berarti,” dianonimkan dalam gelar, dibekukan dalam ritual, dan dihancurkan dalam api unggun. Namun, apa yang mereka wakili—konsep tatanan berbasis model dan tiruan—tetap tidak berubah, setidaknya selama periode yang kita ketahui dengan baik. Tujuan utama politik tingkat tinggi adalah membangun sebuah negara dengan membentuk seorang raja. Semakin sempurna raja itu, semakin teladan pusat kekuasaan. Semakin teladan pusat kekuasaan, semakin nyata kekuasaan wilayah itu.^[3]

Geertz menggunakan kasus Bali untuk mengembangkan model abstrak yang disebut negara teater, yang dianggapnya berlaku untuk semua pemerintahan berbasis tradisi Hindu di Asia Tenggara. Secara singkat, teorinya menyatakan bahwa “kekuasaan melayani kemegahan, bukan kemegahan yang menghasilkan kekuasaan.” Beberapa antropolog lain menentang sifat model ini yang dianggap ahistoris dan statis. Mereka menekankan bahwa Geertz telah mendepolitisasi sebuah institusi politik dengan terlalu menekankan budaya, sementara mengabaikan dasar material yang menopangnya.^[4]

Clifford Geertz adalah seorang antropolog asal Amerika yang dikenal karena pengaruhnya dalam praktik antropologi simbolik. Ia dianggap sebagai “selama tiga dekade… antropolog budaya paling berpengaruh di Amerika Serikat.”^[5]

Geertz menggunakan model ini untuk menawarkan “konsepsi alternatif tentang hakikat politik”; untuk mengembangkan pendekatan sejarah sebagai rangkaian skema budaya yang luas; dan untuk memberikan kontribusi pada dimensi budaya dalam diskusi mengenai pemerintahan di Asia Tenggara.^[6]

Buku ini membahas berbagai unsur kehidupan masyarakat Bali, seperti upacara kremasi, yang bagi banyak orang mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari aparatus negara. Untuk menjelaskan mengapa upacara kremasi begitu penting dalam konsep negara teater, Geertz memberikan deskripsi rinci tentang organisasi sosial Bali dengan menggunakan istilah dan kerangka budaya mereka sendiri. Beberapa antropolog berpendapat bahwa Geertz terlalu menekankan aspek-aspek tertentu dari kehidupan Bali untuk menyesuaikan dengan modelnya. Aspek-aspek yang mendapat penekanan khusus ini terutama berkaitan dengan peran irigasi.

Selama sebagian besar abad kesembilan belas, terdapat tujuh kerajaan utama di Bali, dengan Klungkung dianggap sebagai yang tertua dan paling suci. Enam lainnya adalah Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Bangli, dan Mengwi. Kerajaan-kerajaan ini terutama terletak di dataran sisi selatan pulau. Setiap kerajaan menguasai sebuah lembah sungai, sehingga memiliki kendali atas pasokan air yang diperlukan untuk irigasi sawah.^[7]

Dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan di Bali didirikan oleh pengungsi Jawa dari kerajaan Majapahit yang telah terpengaruh Hindu, yang baru saja jatuh ke tangan penyerbu Muslim. Para pengungsi ini kemudian melakukan invasi pada tahun 1352 di Gelgel dan mendirikan sebuah negara bergaya Hindu yang didasarkan pada sistem kasta.^[8]

Sistem kasta di Bali sedikit sekali menyerupai sistem kasta di India. Tiga kasta tinggi (Brahmana, Ksatria dan Waisya) disebut sebagai "triwangsa" yakni "orang dalam" (wong jero), sedangkan Sudra disebut sebagai "orang luar" (wong jaba).^[9] MacRae berpendapat bahwa penekanan warisan Hindu India di Bali terlalu dibesarkan, sembari menunjukkan bahwa Geertz sendiri mengakui bahwa penyebutan "kasta" tidak akurat untuk kebudayaan Bali; MacRae melanjutkan bahwa "kulit budaya India pada lembaga politik Bali telah berperan menghambat referensi komparatif ke arah timur ... ke arah Pasifik."^[10]

Satuan dasar pada kumpulan kasta triwangsa adalah "keluarga bangsawan" atau dadia. Masyarakat biasa, pada umumnya, tidak memiliki kelompok kekerabatan semacam ini.^[11] Dadia adalah kelompok kekerabatan yang kepemimpinannya diturunkan melalui garis laki-laki tertua, dari ayah ke putra sulung. Pangeran-pangeran lain tetap dimasukkan dan tinggal di lingkungan tersebut, dengan status yang lebih rendah. Anak-anak dari garis inti juga mempunyai status lebih tinggi daripada anak-anak dari garis junior. Geertz menyebutnya sebagai prinsip "status tenggelam." Masing-masing garis keturunan junior ini berpotensi memisahkan diri dan membentuk dadia yang independen. Proses perpecahan ini membentuk politik internal dalam keluarga kerajaan, yang berbeda dengan konflik politik antar keluarga kerajaan.^[12] Perbedaan status baik di dalam maupun antara rumah tangga membuat hubungan patron-klien menjadi idiom dasar politik. Hubungan klien ini khususnya penting di antara kasta, menghubungkan kasta Brahmana (padanda) dengan keluarga bangsawan dalam ikatan guru-kula.^[13]

Selain hubungan patron-klien dalam dadia, aliansi juga terbentuk antar dadia di berbagai kerajaan. Aliansi-aliansi ini sering kali dikukuhkan dalam bentuk perjanjian, meskipun isinya tampak lebih disusun sebagai dalih untuk memutuskan aliansi alih-alih membangun landasan kuat bagi aliansi tersebut.^[14]

Kelas penguasa Bali tampak terpecah, terkoyak secara internal oleh intrik di dalam dadia, dan lemah dalam bersekutu antar kerajaan. Integrasi politik yang buruk ini diperparah oleh kemandirian politik desa-desa yang berada di bawah kekuasaan raja di suatu kerajaan. Negara bagian Bali terdiri dari institusi-institusi lintas desa. Desa-desa bukan independen layaknya sebuah "republik" mandiri, melainkan disilangkan oleh keanggotaan di tiga lembaga politik berbasis lokal yang mengatur kehidupan masyarakatnya: dusun (banjar), masyarakat irigasi (subak), dan lembaga pura (pemaksan). Desa-desa juga dipotong oleh kewajiban pajak kepada penguasa yang berbeda.^[15]

Desa-desa (banjar) di Bali sering disalahmaknai sebagai "republik desa" dalam tulisan-tulisan kolonial, yang berarti sebuah banjar bersifat terikat, berdiri sendiri, dan sepenuhnya mandiri. Menurut Geertz, bagian penting dalam buku ini adalah menggugurkan citra kolonial terhadap banjar yang bersifat tertutup dan korporat. Ia menekankan bahwa banjar hanya mengontrol beberapa aspek kehidupan masyarakatnya sehari-hari, manakala sistem pajak dan keagamaan dapat melintas batas. Artinya, anggota banjar dapat membayar pajak pada beberapa perbekel dan masuk keanggotaan Pura yang berbeda.^[16]

Setiap banjar memiliki peraturan, yang menguraikan tanggung jawab anggotanya dalam membuat jalan, memelihara fasilitas umum, berjaga malam, dan menyelesaikan sengketa masyarakat. Banjar juga memiliki kepemimpinan sendiri (klian banjar). Rangkaian peran ini membuat Geertz menyimpulkan, "Singkatnya, mungkin sebagian besar (meskipun seperti yang akan kita lihat, jauh dari keseluruhan) pemerintahan Bali, dalam pengertian ketat dari regulasi otoritatif kehidupan sosial, dilakukan oleh desa, sehingga negara bebas untuk mendramatisasi kekuasaan daripada mengelola kekuasaan tersebut." ^[17]

Pemaksan, meski berfokus pada kegiatan keagamaan di pura, merupakan lembaga masyarakat sekaligus agen negara karena berhubungan dengan agama dan adat, yakni kegiatan keagamaan dan perilaku sosial banjar tersebut. Ritual keagamaan dianggap sebagai “adat”: “seluruh kerangka tindakan sosial yang di dalamnya manusia dan dewata menyatu.”^[18] Beragamnya variasi kecil dalam adat menentukan batas-batas antara pemaksan. Dengan demikian, pemaksan berdiri sebagai masyarakat moral, di samping masyarakat sipil yang berwujud dalam banjar dan masyarakat ekonomi dalam subak. Pemaksan akan menghimpun satu sampai sepuluh desa untuk anggotanya.

Pemaksan akan mempertahankan Kahyangan Tiga: 1) Pura Asal (Pura Puseh) yang memperingati asal manusia di kawasan tersebut; 2) Pura Kematian (Pura Dalem) untuk menenangkan anggotanya yang meninggal tetapi belum dikremasi dan karenanya berbahaya; 3) Pura Balai Agung untuk menjamin kesuburan keseluruhan pemaksan.^[19]

Menurut Geertz, salah satu lembaga negara yang paling penting di Bali adalah subak, mengingat penekanan teoretis yang diberikan pada irigasi dalam corak produksi masyarakat Asia ala Marx. Model-model ini memandang kontrol irigasi oleh tuan tanah sebagai cara utama untuk juga mengendalikan penduduk yang bergantung pada pekerjaan irigasi sebagai penghidupan mereka. Geertz memandang subak sebagai organisasi otonom yang terpisah dari negara, sebagaimana banjar. Sistem bendungan, tanggul dan kanal adalah milik subak, dan karenanya dikendalikan oleh petani itu sendiri. Geertz dengan demikian menepis anggapan mengenai “komunisme primitif” – dan momoknya, “kapitalisme negara.”^[20]

Suatu subak mengendalikan air yang mengalir dari satu bendungan di hulu. Air mengalir melalui sawah-sawahnya ke beberapa subak lain yang lebih jauh di hilir. Setelah air mengalir ke subak, air tersebut dibagi melalui serangkaian bendungan sehingga setiap petani bisa mendapatkan jumlah air yang mereka butuhkan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pengaturan air merupakan isu serius, dan sering menemui hambatan yang berakibat kendali subak dapat dirampas. Pengendalian aliran air yang rumit dalam subak dilakukan melalui serangkaian ritual yang sangat teratur. Pura yang ditempatkan di titik pembagian air akan mengoordinasikan aliran air melalui ritual yang diatur waktunya secara cermat. Geertz menekankan bahwa tidak ada kontrol pusat terhadap waktu ritual-ritual ini, dan karenanya negara bukanlah “despotisme timur” yang mengendalikan penduduk melalui pengendalian air. ^[21]

Karakterisasi Geertz tentang sistem irigasi inilah yang mengundang kritik. Kajian Stephen Lansing mengenai irigasi Bali menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengelolaan air yang efektif menghubungkan ribuan petani dalam hierarki yang jelas, dimulai dari pura paling suci dari Gunung Agung yang dianggap suci oleh seluruh masyarakat Bali, hingga ke dataran dan persawahan yang rendah.^[22] Mengacu pada catatan Bali abad ke-19, Brigitta Hauser-Schaublin menunjukkan bahwa penguasa daerah dan raja memainkan peran besar dalam pengelolaan irigasi, dan peran ini baru hilang pada masa penjajahan Belanda. Ia berpendapat bahwa kegagalan Geertz dalam melihat peran negara yang lebih besar dalam pengelolaan air mencerminkan perubahan praktik kolonial, sehingga melemahkan model "negara teater".^[23]

Kawula yang memiliki tanah bebas, mencakup 90% dari populasi masyarakat. Kawula melekat pada seorang perbekel, "mandor politik" yang kepadanya mereka memiliki kewajiban dan pajak tertentu. Para perbekel melekat pada punggawa, penguasa dadia. Tidak seperti desa, tidak satu pun peran politik ini didasarkan pada tempat tinggal teritorial. Dengan kata lain, keanggotaan di desa tersebut dibebani kewajiban terhadap perbekel yang berbeda dan tuan tanah mereka.^[24] Dengan demikian, Bali bukanlah wilayah feodal di mana para penguasa menguasai tanah dan rakyat dalam suatu wilayah kekuasaan. Para bangsawan dan kawula memiliki tanah mereka sendiri, dan para bangsawan pada umumnya tidak mencari kawula mereka sebagai penyewa di tanah mereka. Kawula hanya punya dua kewajiban terhadap perbekel: keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan dan penyediaan tentara: "Dia adalah seorang pekerja panggung, pembawa tombak, dan juru bicara dalam opera politik yang tiada akhir." ^[25]\

Meskipun Bali terletak di sepanjang akar perdagangan utama Indonesia di utara, geografi pegunungannya mengarahkannya ke selatan; satu-satunya pelabuhan yang dapat dilayari adalah di Kuta, di semenanjung selatan. Sebagian besar perdagangan tetap berada di tangan asing, termasuk Tionghoa, Jawa, Bugis, dan Eropa. Orang asing sebagian besar dibatasi pada pelabuhan perdagangan yang terisolasi ini. Perdagangan di Bali terjadi di pasar bergilir yang dicirikan oleh nilai tukar tetap tradisional. Barang dan jasa juga diedarkan melalui upacara redistributif berskala besar.^[26]

Geertz berpendapat bahwa upacara adat di Negara adalah "teater metafisik"; yaitu, teater yang dirancang untuk mengekspresikan visi tentang sifat akhir dari realitas yang pada saat bersamaan mencoba membentuk kondisi saat ini agar sesuai dengan kenyataan itu. Semua peristiwa ritual menciptakan kembali hubungan sosial jero ("batin", kepada siapa seseorang menyerahkan kekuasaan dalam acara ritual sehingga membuat mereka kuat) dan jaba ("luar", penyedia layanan bagi mereka yang jero) antara tuan dan Kawula mereka. Setiap pertunjukan ritual mereproduksi hubungan jero-jaba sebagai realitas simbolis ideal dan pragmatis, sehingga memperkuat tatanan sosial. Jadi, meskipun negara bagian ini dilewati oleh yurisdiksi yang bertentangan antara pura, dusun, dan masyarakat irigasi, mereka semua berkumpul untuk ritual masyarakat umum di mana tatanan sosial ideal negara dibuat nyata.^[27]

Pelebon adalah upacara ritual negara terbesar dan paling menonjol, dihadiri oleh semua tanggungan politik negaranya masing-masing. Di tengah ritual tersebut terdapat menara tandu jenazah (badé) di mana tubuh mendiang raja negara atau keluarganya diantar hingga tempat kremasi. Bade ini melambangkan tatanan kosmis yang dibuat oleh ritual tersebut untuk menjadikannya nyata. Pada dasarnya adalah dunia setan (ular bersayap), di atasnya berdiri sebuah platform yang disebut Rumah, mewakili dunia manusia. Di atas itulah tingkatan atap yang melambangkan dunia para dewa, di mana almarhum naik; rakyat biasa akan naik ke surga pertama (tingkatan pertama), sedangkan seorang raja naik sampai tingkatan yang kesebelas.^[28]

Sementara menara sebelas lantai tersebut melambangkan status regal, menyelesaikan ritual kremasi adalah sebuah prestasi - sebuah perjuangan - yang membenarkan status itu. Bagian pertama dari upacara tersebut, misalnya, melibatkan pengangkutan menara dalam sebuah prosesi ke tempat kremasi, sebuah adegan massa yang melibatkan ribuan orang; beberapa di antaranya membawa keranda ke depan, sementara yang lain mencoba menghentikannya. Perjuangan tersebut berpotensi mencegah orang-orang yang tidak memiliki status dan sumber daya untuk membuat apa yang orang lain anggap sebagai klaim palsu; pemandangan "sedikit seperti kerusuhan yang menyenangkan - sebuah diskusi yang disengaja, bahkan dipelajari, kekerasan, dirancang untuk memicu kesendian yang tidak disinggung dan bahkan dipelajari, yang oleh para pendeta, keturunan, janda, dan pembantunya yang tidak goyah untuk berkumpul mengelilingi menara pusat."^[29]

Meskipun Geertz menganggap buku ini sebagai puncak pemikirannya terhadap politik dan sejarah, reaksi terhadap buku tersebut telah beragam, "menggabungkan kekaguman atas ruang lingkup dan ambisinya dengan skeptis tentang klaimnya."^[30]

Salah satu sumber skeptisisme adalah bahwa buku ini jelas bukanlah sejarah pemerintahan tertentu, melainkan model tipe ideal yang umum dimaksudkan untuk memandu representasi negara-negara Indic Asia Tenggara yang ditemukan di Bali, Jawa, Malaysia, Thailand dan Burma pada abad kelima sampai kelima belas. Dengan demikian, ini adalah salah satu dari beberapa model, seperti model "mandala" dari O. W. Wolters, atau "pemerintahan Galaksi" dari Stanley Tambiah.^[31]

Geertz memperjelas bahwa penekanannya adalah model umum "negara teater" dan bukan kerajaan Bali yang spesifik dengan mengacu pada negara Bali dengan istilah Negara Indic, sedangkan rakyat Bali merujuk pada keadaan pra-kolonial mereka sebagai kerajaan. Dengan demikian, hal ini terlalu memperkirakan pengaruh Indic terhadap Bali, dan kurang memperkirakan kesamaannya dengan kerajaan Polinesia di Tahiti, Samoa dan Hawaii.^[32]

Kritik terhadap buku ini berfokus pada:

1. Sebagai pendekatan budayawan terhadap sejarah, buku ini bersifat statis dan ahistoris yang luar biasa. Fredrik Barth berpendapat bahwa buku ini "mendepolitisasi" sebuah institusi politik sebagai hasilnya.^[33]
2. Dengan mensubordinasikan kekuatan budaya, buku tersebut mengabaikan dasar materi kekuasaan.^[34] Sejak buku Geertz diterbitkan, beberapa studi historis lain tentang kerajaan tertentu telah muncul yang menekankan bentuk ekonomi politik yang lebih konvensional yang mendasari negara.^[35]
3. Geertz membuat aspek ritual budaya Bali "lebih eksotis, lebih luar biasa dan lebih lain daripada surat perintah."^[36]
4. Tambiah mencatat bahwa Geertz menghadirkan raja-raja Bali sebagai, sekaligus, fokus teater ritual yang menciptakan pusat teladan sebagai titik diam, "bergerak ke dalam keadaan pasif dan reflektif" namun pada saat yang sama "disewa oleh intrik secara terus-menerus, perselisihan, kekerasan dan sejumlah besar pergolakan kecil."^[37] Meskipun usaha terbaiknya, Geertz tidak melampaui jeda antara tindakan ekspresif dan instrumental, atau antara kekuatan sebagai kemegahan dan kekuatan sebagai kontrol terhadap rakyat dan sumber dayanya. Dengan demikian ia membiarkan dirinya terbuka terhadap kritik Marxis yang memandang negara sebagai sebuah mistifikasi, sebuah "representasi ilusi tentang kesatuan komunitas desa (seperti yang dikatakan Marx dalam penggambarannya mengenai 'despotisme oriental'), dan bahwa upacara negara tidak ada melainkan spiritualisasi kepentingan materi dan penutupan konflik materi."^[38]

• Mandala (sejarah Asia Tenggara)
• Rajamandala
• Ekonomi istana

• Barth, Fredrik (1993). Balinese worlds. Chicago: University of Chicago Press.
• Geertz, Clifford (1980). Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Hauser-Schaublin, Brigitta (2005). "Temple and King: Resource Management, Rituals and Redistribution in Early Bali". Journal of the Royal Anthropological Institute. 11 (4): 747–71. doi:10.1111/j.1467-9655.2005.00260.x.
• Howe, Leo (1991). "Rice, ideology and the legitimation of hierarchy in Bali". Man. 26 (4): 445–67.
• MacRae, Graeme (2005). "Negara Ubud: The Theatre-state in Twenty-first-century Bali". History and Anthropology. 16 (4): 393–413. doi:10.1080/02757200500344616.