Mufti Agung Suriah
Petahana Usamah al-Rifai sejak 28 Maret 2025
Jenis	Keagamaan
Atasan	Presiden Suriah
Ditunjuk oleh	Presiden Suriah
Dibentuk	3 Agustus 1920; 105 tahun lalu (1920-08-03)
Pejabat pertama	Muhammad Atallah al-Kasm

Mufti Agung Suriah^[a] adalah perwakilan keagamaan resmi di Suriah yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa serta memberikan nasihat mengenai hukum Islam. Jabatan ini merupakan posisi resmi hingga presiden Bashar al-Assad membubarkannya secara kontroversial pada 15 November 2021, dan mengalihkan tugasnya kepada lembaga yang berafiliasi dengan negara, yaitu Dewan Tinggi Fatwa di bawah Kementerian Wakaf.^[1][2] Namun, oposisi Suriah kemudian menghidupkan kembali jabatan tersebut di wilayah di luar kendali pemerintah sebagai upaya mempertahankan keberadaannya secara historis,^[3][4] hingga dikembalikan secara resmi setelah runtuhnya rezim Assad. Jabatan ini bertanggung jawab atas penetapan keputusan keagamaan yang independen serta kepemimpinan Muslim Sunni di tengah konflik sipil yang berlangsung di negara tersebut.^[5]

Jabatan mufti agung, yang awalnya disebut sebagai Shaykh al-Islām, didirikan oleh Kekaisaran Utsmaniyah. Jabatan ini berfungsi sebagai penunjukan resmi bagi para ulama Islam berpangkat tinggi. Para ulama tersebut diberi tanggung jawab untuk menafsirkan fikih Islam dan memberikan panduan dalam urusan keagamaan. Meskipun catatan sejarah mengenai para mufti dari berbagai wilayah di bawah kekuasaan Utsmaniyah terbatas, jabatan ini mencakup berbagai wilayah, termasuk Suriah modern.^[6][7] Setelah runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah dan berdirinya Mandat Prancis di Suriah, jabatan mufti agung tetap berlanjut di bawah kepemimpinan keagamaan lokal.^[8]

Setelah Suriah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, jabatan tersebut dipertahankan dalam konstitusi Suriah. Namun, jabatan ini kemudian semakin diatur oleh pemerintahan sekuler yang berkuasa, termasuk rezim Ba'ath yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta tahun 1963.^[8] Di bawah pemerintahan Ba'ath, lembaga keagamaan di Suriah semakin terintegrasi dengan negara, dan peran mufti agung dipengaruhi oleh kebijakan yang mendorong keselarasan antara otoritas keagamaan dan kepentingan pemerintah.^[9]

Pada awal 1970-an, Assad menghapus proses pemilihan untuk jabatan mufti agung dan kembali menunjuk Ahmad Kuftaro sebagai mufti agung seumur hidup. Kuftaro menjabat posisi tersebut sejak tahun 1964 hingga meninggal pada tahun 2004.^[10]

Keputusan untuk menghapus jabatan mufti agung terjadi tidak lama setelah Sheikh Ahmad Hassoun, pemegang jabatan saat itu, menyampaikan pernyataan dalam pemakaman penyanyi terkenal asal Aleppo, Sabah Fakhri. Hassoun menyatakan bahwa peta Suriah disebutkan dalam Surah At-Tin dalam Al-Qur'an dan menegaskan bahwa umat manusia diciptakan di Suriah.^[11] Ia menafsirkan ayat Al-Qur'an “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” sebagai merujuk secara khusus kepada “manusia Suriah”, yang menurutnya menunjukkan status spiritual bagi orang Suriah.^[9] Ia juga mengaitkan surah tersebut dengan para pengungsi Suriah, dengan menyatakan bahwa mereka yang meninggalkan negara itu akan menghadapi hukuman ilahi. Penafsiran ini menarik perhatian luas dan dipandang kontroversial, memicu perdebatan keagamaan dan publik terkait pendekatannya terhadap tafsir serta implikasinya di tengah konflik yang berlangsung di Suriah.^[11]

Perubahan terkait jabatan mufti agung ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk konsolidasi rezim yang dimulai pada tahun 2018. Penerapan Undang-Undang 31 mengubah masa jabatan mufti yang sebelumnya seumur hidup menjadi masa jabatan tiga tahun.^[12][13]

Keputusan untuk menghapus jabatan mufti agung di Suriah juga dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk rivalitas lama antara Sheikh Ahmad Hassoun, mantan mufti agung, dan Menteri Wakaf Mohammed Abdul Sattar.^[9]

Beberapa pengamat mengaitkan keputusan tersebut dengan tuduhan penyimpangan keuangan yang melibatkan Hassoun sejak masa jabatannya sebagai mufti Aleppo. Penghapusan jabatan ini menandai perubahan besar bagi Suriah, yang untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya tidak memiliki posisi khusus yang bertanggung jawab secara tunggal dalam mengeluarkan fatwa.^[9] Sejumlah kelompok dan pengkritik, termasuk peneliti Universitas Aix-Marseille, Thomas Pierret, memandang hal ini sebagai perubahan demografis di Suriah yang menunjukkan berkurangnya otoritas Sunni^[14] serta pengaruhnya terhadap penetapan hukum keagamaan, hukum status personal, dan regulasi wakaf. Sebagai gantinya, Dewan Ilmiah Fikih, bersama lembaga lain yang berafiliasi dengan negara, kini mengawasi tugas-tugas tersebut, dengan keanggotaan yang beragam dari berbagai komunitas agama, termasuk Sunni, Syiah, Druze, Alawi, Ismaili, dan Kristen.^[9]

Dewan Islam Suriah (SIC) menilai langkah tersebut sebagai bentuk kecenderungan sektarian, dengan menyatakan bahwa hal itu menguntungkan konsep Wilayat al-Faqih yang didukung Iran. SIC juga memandang penghapusan tersebut sebagai upaya yang membuka jalan bagi masuknya unsur-unsur asing pro-Iran ke dalam lembaga keagamaan Suriah, yang menurutnya semakin menjauhkan Suriah dari identitas historis Islam dan Arabnya.^[9]

Sebelum jabatan tersebut dihapus pada tahun 2021, mufti agung Suriah diangkat oleh presiden Suriah.^[15] Setelah kemudian dihidupkan kembali oleh oposisi Suriah, jabatan ini berfungsi sebagai otoritas keagamaan de facto.^[16]

Meskipun tugas dan pengaruh jabatan ini bervariasi dari waktu ke waktu, tanggung jawab umum mufti agung meliputi mengeluarkan fatwa dan memberikan dukungan nasihat. Sebagai otoritas Sunni tertinggi di Suriah, mufti agung juga bertanggung jawab memberikan bimbingan keagamaan kepada komunitas Muslim Sunni serta berperan dalam mendorong pendidikan Islam dan pelaksanaan ibadah, seperti Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya.^[5]

Peran mufti tidak secara eksklusif diperuntukkan bagi kelompok Sunni; melainkan ditujukan untuk melayani seluruh komunitas Muslim. Salah satu tanggung jawab utama mufti adalah mengawasi urusan semua mazhab Islam secara tidak memihak, guna memastikan tidak terjadi diskriminasi. Pengangkatan ke posisi ini melibatkan proses pemilihan yang diikuti oleh para ulama Muslim.^[17]

Meskipun peran utama mufti agung bersifat keagamaan, jabatan ini terkadang juga terlibat dalam advokasi politik. Dalam sejarah modern Suriah, beberapa mufti agung seperti Ahmad Badreddin Hassoun^[18] dan Ahmed Kuftaro^[19] mendukung kebijakan pemerintah, terutama pada masa krisis nasional,^[18][20] sementara yang lain seperti Usamah al-Rifai menentangnya, yang terkadang menimbulkan kontroversi baik di dalam negeri maupun internasional.^[21] Sebelum jabatan ini dibubarkan, kelompok oposisi mengkritiknya karena menilai kedekatan mufti dengan pemerintah telah mengurangi independensi keagamaan.

Pemerintah Bashar al-Assad memanfaatkan jabatan mufti agung untuk memperoleh dukungan keagamaan Sunni di tengah perang saudara Suriah dan krisis kemanusiaan.^[22][23] Sheikh Ahmad Hassoun, selama menjabat sebagai mufti agung, secara terbuka berpihak pada rezim Assad dalam berbagai isu, yang oleh sebagian pengkritik dianggap memberikan legitimasi keagamaan terhadap tindakan pemerintah. Hassoun dilaporkan menyetujui eksekusi sekitar 13.000 tahanan politik di Penjara Saydnaya pada tahun 2017. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengonfirmasi perannya dalam eksekusi tersebut, dukungan publiknya terhadap rezim Assad dalam kebijakan keamanan dan tindakan terhadap oposisi menimbulkan persepsi adanya persetujuan secara tidak langsung.^[20][24]

Sebelum oposisi membentuk kembali jabatan mufti agung, lembaga keagamaan di Suriah secara historis terbagi menjadi dua entitas: Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan (Awqaf) serta kantor mufti agung. Masing-masing lembaga ini beroperasi dalam peran dan konteks yang berbeda.^[10]

Kementerian Wakaf terutama berfokus pada urusan lokal, mengelola kegiatan keagamaan dan mengawasi kesejahteraan masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pelaksanaan ibadah. Sebaliknya, mufti agung sering berfungsi sebagai juru bicara pemerintah, menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam negeri maupun komunitas internasional.^[10]

Sepanjang sejarahnya sejak masa Kerajaan Arab Suriah hingga Republik Arab Suriah, jabatan ini dipegang oleh empat ulama Muslim Sunni, termasuk satu penunjukan de facto pada tahun 2021.

Setelah kemerdekaan Suriah yang diproklamasikan sendiri, Pangeran Faisal I dari Irak dinyatakan sebagai raja Kerajaan Arab Suriah dan menunjuk Muhammad Atallah al-Kasm sebagai mufti agung pertama negara tersebut. Al-Kasm menjabat dalam posisi ini sejak 8 Maret 1920 hingga meninggal pada 4 Agustus 1938.^[25]

Mufti agung Suriah yang kedua adalah Ahmad Kuftaro, yang menjabat dari tahun 1964 hingga meninggal pada tahun 2004. Ia juga merupakan mufti agung dengan masa jabatan terlama di negara tersebut.^[6] Mufti agung ketiga sekaligus yang terakhir diangkat secara resmi adalah Ahmad Badreddin Hassoun, yang memegang jabatan tersebut dari tahun 2005 hingga 2021.^[1]

Usamah al-Rifai saat ini menjabat sebagai mufti agung yang ditunjuk oleh oposisi Suriah pada November 2021, setelah penghapusan resmi jabatan tersebut oleh pemerintah Suriah pada awal tahun yang sama. Hal ini menjadikannya sebagai mufti agung de facto pertama yang diangkat di luar kendali pemerintah.^[26] Setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, ia secara resmi diangkat sebagai Mufti Agung pada 28 Maret 2025 oleh Presiden Ahmed al-Sharaa.^[27]