Molo’opu atau to'opu adalah ritual adat masyarakat Gorontalo Utara yang dilaksanakan sebagai bentuk penyambutan pejabat daerah baru.^[1][2] Ritual tradisional molo'opu telah diakui secara resmi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui SK No. 372/M/2021.^[3]

Kata molo’opu dalam bahasa berarti “memangku” yang merujuk pada bentuk penerimaan dan pengangkatan pemimpin ke dalam struktur pemerintahan yang sah menurut adat dan agama. Menurut istilah adat pohutu molo’opu, memiliki makna prosesi penjemputan pejabat yang baru dilantik dari rumah pribadi (hihilawo) untuk menempati rumah jabatan (yiladia).^[2] Ritual ini merupakan perwujudan dari duluo limo pohalaa.^[1]

Awalnya, pohutu molo’opu dilaksanakan untuk penobatan seorang raja (olongia), yang diberi kekuasaan penuh atas wilayahnya. Namun seiring perkembangan zaman dan perubahan sistem pemerintahan, upacara ini kini disesuaikan dan diberikan kepada pejabat yang menduduki jabatan formal, seperti lurah, camat, atau bupati.^[4][5]

Sebelum melaksanakan molo'opu, masyarakat melakukan tradisi mopotulonggo yaitu pengantaran pejabat lama dari rumah jabatan (yiladia) kembali ke rumah pribadinya (hihilawo). Pelaksanaan molo’opu terdiri dari beberapa tahapan, mencakup: mopotupalo, mopodiambango, mopobotulo, mopotuwoto, mopohulogo, mopotilolo, dan mopeelu. Pelaksanaan molo'opu disertai dengan penyampaian tuja'i serta lantunan musik tradisional.^[6]

Tuja’i merupakan syair atau puisi adat dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, doa, serta pesan moral bagi pejabat yang akan menjalankan tugasnya.^[1] Pelantun tuja’i dalam prosesi molo’opu disebut utolia. Dahulu, syarat menjadi utolia adalah berasal dari keturunan tokoh adat, beragama Islam, dan memiliki perilaku yang baik. Saat ini, syarat tersebut lebih terbuka, tetapi tetap menekankan pada etika, pengalaman, serta kemampuan dalam menyampaikan syair.^[5]

Nasihat yang disampaikan dalam tuja'i berbentuk perintah dan larangan. Pada nasihat yang bersifat perintah, pemangku adat mengingatkan tanggung jawab dan kesetiaan terhadap norma dan adat. Sementara itu, sebagai bentuk larangan, pemimpin diingatkan untuk tidak bertindak semena-mena dan tidak membedakan rakyat dalam pelaksanaan hukum.^[4]

Ritual molo’opu menunjukkan penghormatan masyarakat Gorontalo terhadap orang yang akan memimpin dengan menjemputnya dari rumah pribadi ke rumah dinas. Penyiapan molo’opu yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan adat membawa kerja sama dan kebersamaan. Pelaksanaan ritual molo’opu juga menjadi pengingat untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin.^[1]