Majelis Nasional Bhutan adalah majelis rendah Parlemen bikameral Bhutan, dan bertanggung jawab untuk menetapkan undang-undang, mewakili rakyat, dan mengawasi pemerintahan. Majelis ini terdiri dari 47 anggota yang dipilih dari 47 daerah pemilihan di seluruh negeri.

Berdasarkan Konstitusi 2008, Pasal 12 ayat 1, Majelis Nasional terdiri dari maksimal 55 anggota yang dipilih langsung oleh warga daerah pemilihan di setiap Dzongkhag (Distrik).^[1] Berdasarkan sistem pemungutan suara pemenang tunggal ini, setiap daerah pemilihan diwakili oleh satu anggota Majelis Nasional; masing-masing dari 20 Dzongkhag harus diwakili oleh antara 2–7 anggota. Daerah pemilihan dibagi ulang setiap 10 tahun (Pasal 12, § 2). Majelis Nasional bertemu setidaknya dua kali setahun (Pasal 12, § 5), dan memilih seorang Ketua dan Wakil Ketua dari antara para anggotanya (Pasal 12, § 3). Anggota dan kandidat diperbolehkan berafiliasi dengan partai politik.

Pemilu Majelis Nasional Bhutan 2013 menghasilkan peningkatan persentase anggota PDP yang signifikan, yang memperoleh 32 kursi dibandingkan dengan 15 kursi milik DPT ketika majelis baru dibentuk.^[2]

Dalam pemilu Majelis Nasional Bhutan 2018, PDP tidak lolos ke pemilihan umum. DNT mengalami peningkatan 30 kursi, sehingga menjadi partai mayoritas di Majelis. DPT, yang memenangkan 17 kursi, menjadi oposisi.

Dalam pemilu Majelis Nasional Bhutan 2023–24, kedua partai parlemen petahana gagal memenangkan kursi. PDP kembali menjadi partai mayoritas, sementara BTP yang baru menjadi oposisi.

Majelis Nasional awalnya dibentuk pada tahun 1953 oleh Raja Jigme Dorji Wangchuck. Majelis Nasional berawal sebagai parlemen unikameral dalam kerangka demokratisasi Raja. Pada tahun 1971, Raja Jigme Dorji memberi wewenang kepada Majelis Nasional untuk memberhentikannya atau penerusnya dengan mayoritas dua pertiga. Prosedur turun takhta tetap menjadi bagian dari Konstitusi Bhutan tahun 2008, dengan tambahan mayoritas tiga perempat dalam sidang gabungan Parlemen (yaitu, termasuk Dewan Nasional) untuk mengesahkan turun takhta paksa tersebut serta referendum nasional untuk mengesahkannya.^[1]

Ke-47 anggota Majelis Nasional dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal. Pemilihan pendahuluan diadakan di mana para pemilih memberikan suara untuk partai-partai. Dua partai teratas kemudian dapat mengajukan kandidat dalam putaran utama pemungutan suara, di mana para anggota dipilih menggunakan sistem suara terbanyak (first-past-the-post).^[3]

Daftar lengkap ketua Majelis Nasional Bhutan antara lain :

Majelis Nasional, parlemen Bhutan yang lebih rendah, terdiri dari Anggota Parlemen (MP). Setiap MP mewakili satu daerah pemilihan geografis.^[4] Saat ini, terdapat 47 daerah pemilihan Majelis Nasional.^[5][6]Dari 20 dzongkhag di Bhutan, Trashigang, dengan lima daerah pemilihan, memiliki jumlah daerah pemilihan Majelis Nasional tertinggi. Samtse, dengan empat daerah pemilihan, memiliki jumlah daerah pemilihan Majelis Nasional tertinggi kedua. Mongar dan Pema Gatshel, dengan masing-masing tiga daerah pemilihan, berbagi posisi tertinggi ketiga. Ke-16 dzongkhag lainnya masing-masing memiliki dua daerah pemilihan.

1. ^ ^{a b} "Constitution of the Kingdom of Bhutan (English)" (PDF). Government of Bhutan. 2025-11-29. Archived from the original (PDF) on 2011-07-06. Retrieved 2010-10-13.
2. ^ "Bhutan's Election Commission completes polls process, hands over MP list to King". DNA India. 2013-07-14. diakses 29 November 2025.
3. ^ "IPU PARLINE database: BHUTAN (Tshogdu), Electoral system". archive.ipu.org. Diakses tanggal 2025-11-30.
4. ^ "Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008" (PDF). Government of Bhutan. 2008. Archived (PDF) from the original on 2018-09-21. Diakses 2025-11-29.
5. ^ "Final Delimitation Order For The National Assembly Constituencies Of The Kingdom Of Bhutan, 2017" (PDF). Election Commission of Bhutan. 2025-11-29. Archived from the original (PDF) on 2019-06-15.
6. ^ "Constituency List". National Assembly of Bhutan. Archived from the original on 2019-04-02. diakses pada 2025-11-30.