Mahkamah Konstitusi Rumania Curtea Constituțională a Românieicode: ro is deprecated
Didirikan	1992
Lokasi	Palatul Parlamentului, Bucharest
Cara penunjukkan	seleksi Senat (3 anggota) seleksi Kamar Deputi (3 anggota) seleksi Presiden (3 anggota)
Disahkan oleh	Konstitusi
Banding dari	1992 - 2003: Parlemen 2003 - sekarang: tidak ada
Masa jabatan	9 tahun
Jumlah hakim	9
Situs web	http://www.ccr.ro/
Presiden Mahkamah Konstitusi Rumania
Saat ini	Marian Enache
Mulai menjabat	2022
Akhir jabatan ketua	2025

Mahkamah Konstitusi Rumania (bahasa Rumania: Curtea Constituțională a Românieicode: ro is deprecated ) adalah lembaga yang mengatur apakah undang-undang, keputusan, atau rancangan undang-undang lainnya yang disahkan oleh otoritas Rumania sudah sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Didirikan berdasarkan Konstitusi tahun 1991, Mahkamah mengeluarkan putusan pertamanya pada tanggal 30 Juni 1992.^[1][2]

Terdiri dari sembilan anggota yang menjalani masa jabatan sembilan tahun yang tidak dapat diperpanjang, dengan tiga anggota masing-masing ditunjuk oleh Presiden, Senat dan Dewan Deputi. Tiga anggota diperbarui setiap 3 tahun.^[3]

Mahkamah Konstitusi Rumania memiliki kekuasaan untuk:

1. Menguji undang-undang dasar: meliputi pengujian abstrak undang-undang, pengujian perjanjian internasional, pengujian peraturan perundang-undangan, resolusi DPR, pengujian konkret undang-undang dan peraturan pemerintah, pengawasan inisiatif legislatif rakyat;
2. Litigasi pemilu: meliputi pengawasan penghormatan terhadap tata cara pemilihan Presiden Rumania, validasi hasil pemilu, pengawasan penghormatan terhadap tata cara referendum, dan konfirmasi hasil;
3. Menyelesaikan pertikaian politik dan situasi politik lainnya: menyelesaikan pertikaian hukum yang bersifat konstitusional antara badan-badan publik; mencari tahu keadaan yang membenarkan pelaksanaan jabatan sementara Presiden Rumania dan melaporkan hasilnya kepada Parlemen dan Pemerintah; memberikan pendapat penasihat tentang usulan penangguhan jabatan Presiden; memberikan keputusan atas pengaduan tentang inkonstitusionalitas suatu partai politik.^[4]