Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Disingkat: Komnas PT) adalah sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 dengan misi utama pengendalian epidemi tembakau.^[1][2] Organisasi ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan advokasi kebijakan dengan intervensi edukasi publik untuk memitigasi dampak produk tembakau terhadap kesehatan masyarakat.^[3][4] Aktivitasnya mencakup inisiasi kebijakan fiskal berupa kenaikan cukai rokok, implementasi regulasi non-price seperti pelarangan iklan dan penguatan kawasan bebas asap, serta pelaksanaan riset dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan morbiditas dan mortalitas terkait konsumsi tembakau. Tujuan akhir Komnas PT adalah tercapainya reduksi prevalensi perokok di tingkat nasional demi meningkatkan indeks kesehatan populasi secara keseluruhan.^[5]

Sebagai lembaga advokasi non-pemerintah, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menjalin kemitraan strategis dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).^[6] Kemitraan ini didasarkan pada prinsip sinergi kebijakan publik dan merupakan bagian dari upaya sistematis Komnas PT untuk mendorong intervensi legislatif terkait regulasi produk tembakau. Melalui interaksi formal dengan Komisi I DPR RI, yang memiliki yurisdiksi atas urusan pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi, Komnas PT secara aktif berpartisipasi dalam diskursus kebijakan, menyampaikan temuan riset empiris, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perumusan undang-undang dan pengawasan implementasi kebijakan oleh Komisi I DPR RI selaras dengan agenda kesehatan masyarakat dan prinsip-prinsip pengendalian tembakau yang direkomendasikan secara internasional. Dengan demikian, hubungan ini merupakan contoh implementasi prinsip tata kelola demokratis yang efektif, di mana organisasi masyarakat sipil berkontribusi pada proses pembuatan undang-undang di tingkat nasional.

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa divisi fungsional yang saling terintegrasi. Dewan Pembina dan Dewan Penasihat berfungsi sebagai badan pengawas yang memberikan arahan strategis, sementara Ketua Umum, Ketua Harian, dan Wakil Ketua Umum bertanggung jawab atas kepemimpinan operasional dan arah keseluruhan organisasi. Urusan administrasi dan keuangan dijalankan oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Organisasi ini juga dilengkapi dengan berbagai bidang spesialisasi, termasuk Penelitian dan Pengembangan untuk kajian ilmiah, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat untuk sosialisasi, Hukum dan Advokasi untuk mendorong regulasi, serta bidang Ekonomi Tembakau, Komunikasi dan Media, Kebijakan dan Advokasi Pemerintah, dan Pengembangan Dana, yang masing-masing menjalankan peran spesifik dalam upaya pengendalian tembakau.^[7]

1. ^ "Tentang Kami | Komnas PT" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-08-25.
2. ^ Khairunnisa, Anandya (2025-07-07). "15 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Presiden Mereformasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2026 | CISDI". cisdi.org. Diakses tanggal 2025-08-25.
3. ^ "Fokus Kegiatan | Komnas PT" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-08-25.
4. ^ "Pengendalian Tembakau | CISDI". cisdi.org. Diakses tanggal 2025-08-25.
5. ^ "Optimalisasi Pajak Rokok Daerah Untuk Pelayanan Kesehatan". kemkes.go.id. 2021-04-29. Diakses tanggal 2025-08-25.
6. ^ Administrator. "Komnas Pengendalian Tembakau Desak DPR Konsisten Larang Iklan Rokok dalam RUU Penyiaran | Komnas PT" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-08-25.
7. ^ "Susunan Pengurus | Komnas PT" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-08-25.