Kerajaan Namatota
Wilayah Kerajaan Namatota dan Kaimana Wilayah Uli Siwa dan Uli Lima abad ke-16
Ibu kota	Namatota
Bahasa yang umum digunakan	Koiwai
Agama	Islam
Pemerintahan	Kerajaan, Petuanan
Ratu, Sendawan
• ?–?	Ulantua
• ?–?	Sifa
• ?–1911	Lamora
• 1911–1946	Mooi
• 1946–1973	Muhammad Kasim
• 1973–2013	Hayum
• 2017–sekarang	Randi Asnawi
Didahului oleh krjKerajaan Miwara
Sekarang bagian dari	Indonesia
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Kerajaan Namatota adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Kabupaten Kaimana sejak abad ke-16.^[1][2] Kekuasaan Kerajaan Namatota berpusat di Pulau Namatota dan wilayahnya mencakup kawasan Teluk Arguni hingga Teluk Umar.^[3] Kerajaan Namatota menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan Kesultanan Tidore.^[2]

Berdasarkan tutur sejarah suku Mairasi, awal mula Kerajaan Namatota adalah perpecahan dalam masyarakat di Pulau Miwara, Teluk Triton, Kaimana. Pada masa itu, Pulau Miwara adalah pelabuhan penting dalam jalur perdagangan wilayah di Pulau Papua dengan pedagang dari Seram dan Bugis-Makassar. Hal ini dikarenakan pedagang-pedagang tersebut tidak diizinkan oleh masyarakat untuk masuk ke wilayah penghasil di pedalaman. Pulau Miwara tersebut juga dipimpin oleh seorang raja yang memerintah dan memimpin aktivitas perniagaan tersebut. Jika ada pedagang yang langsung memasuki wilayah penghasil, sang raja akan memerintahkan kapal tersebut untuk ditenggelamkan dan awaknya dibunuh. Raja yang memimpin Pelabuhan Miwara hingga kejayaan disebut bernama Sendawan Mawara.^[4]

Setelah terjadi perpecahan di antara masyarakatnya, Sendawan Mawara pergi meninggalkan wilayah tersebut dan sebagian masyarakat pindah ke Pulau Namatota (Kob'jai) dan mengangkat raja sendiri yang bernama Ulontua Keliobas (disebut juga Ulantua, Ulon Swarga, Wolangtua) yang berasal dari Gorom di Seram Timur yang merupakan moyang dari keluarga (marga) Ombaier penguasa Namatota.^[4] Walaupun masyarakat Kowiai sendiri dan keluarga Ombaier mengatakan mereka berasal dari keturunan nenek moyang di Gunung Baik.^[5] Inilah dimulainya pemerintahan Kerajaan Namatota.

Sedangkan masyarakat yang menetap di Pulau Miwara mengangkat pemimpin sendiri yang bergelar Orang Kaya dari keturunan raja sebelumnya. Kedua pemimpin masyarakat tersebut juga bergelar Sendawan (yang artinya 'orang kuat' atau 'orang perkasa') untuk mengabadikan nama pemimpin terdahulu. Tidak diketahui kapan perpecahan ini terjadi tetapi.^[4] Masyarakat Lobo dan Miwara sendiri mengingat pemimpin terakhir yang mengatur perdagangan masyarakat lokal dengan wilayah luar bernama Raja Muda Neonda.^[6]

Berdasarkan cerita masyarakat Kuri mereka mengakui kekuasaan raja (dengan istilah lokal ratu) Namatota karena berdasarkan sejarah pertarungan yang dilakukan oleh moyang Refideso dan moyang Ombaier untuk merebut kekuasaan raja yang diakhiri dengan kontes menyelam ke dasar gunung sambil membawa api, siapa yang muncul naik dengan api menyala dialah yang menang. Kontes tersebut dimenangkan oleh moyang Refideso, walau begitu terjadi perjanjian di mana ia tetap menjadi 'Ratu Gunung' dan moyang Ombair yang diberi mandat sebagai raja. Tidak diketahui pasti kapan peristiwa ini terjadi tetapi berarti terjadi setelah Namatota sudah memisahkan diri dari Miwara dan sudah menjadi wakil perantara perdagangan wilayah pedalaman (seperti suku Kuri) dengan wilayah luar.^[4][7]

Pada saat pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin membangun Fort Du Bus pada tanggal 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton, di kaki Gunung Emansiri, upacara peresmian tersebut juga dihadiri oleh beberapa pemimpin lokal, yaitu Sendawan raja Namatota (namanya tidak tercatat), Kassa raja Lahakia, dan Lutu seorang orang kaya dari Mawara (Miwara) dan Lobo.^[8]

Kerajaan Namatota juga memiliki pengaruh hingga wilayah pesisir bagian barat Mimika, di mana telah didirikan sebuah koloni Namatota. Seorang pemimpin masyarakat Kamoro bernama Naowa memiliki hubungan baik dengan raja Namatota bernama Mooi, karena ayahnya, Lamora, raja Namatota sebelumnya telah memberikan gelar raja kepadanya sebagai pemimpin Konfederasi Tarya We.^[9][10]

Kerajaan Namatota merupakan salah satu kerajaan yang didirikan di Pulau Papua.^[11] Wilayah Kerajaan Namatota awalnya mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kaimana.^[12] Walaupun wilayah utara Kaimana yang awalnya merupakan komisi/raja bawahan Namatota di bawah pemerintahan Raja Komisi Narawatu de facto memisahkan diri, karena pemerintahan Namatota saat itu lemah saat dipimpin Raja Lamora, dan putra sulungnya Mooi sebagai penggantinya masih sangat muda.^[5][8]

Wilayah Kerajaan Namatota berada di Kampung Namatota yang dihuni oleh suku Koiwai.^[13] Kekuasaan Kerajaan Namatota berpusat di Pulau Namatota.^[3]

Kerajaan Namatota mulai berinteraksi dengan orang Belanda di Pulau Papua sejak tahun 1820-an, pada masa pemerintahan Raja Sendawan. Namun orang Belanda hanya mengunjungi wilayah Kerajaan Namatota sebagai persinggahan perahu-perahu untuk Pelayaran Hongi.^[2] Pada masa kekuasaan Raja Wolang Tua di Kerajaan Namatota sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Kesultanan Tidore membantu perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Namatota hingga mencakup sepanjang pantai bagian selatan pada kawasan Teluk Arguni.^[2] Wilayah Kerajaan Namatota kemudian mencakup Teluk Arguni hingga ke Teluk Umar.^[3] Karena bantuan Kesultanan Tidore dalam perluasan wilayah Kerajaan Namatota, pengangkatan kepala adat di wilayah taklukan Kerajaan Namatota dilakukan atas nama Sultan Tidore.^[2]

Berikut ini daftar penguasa Kerajaan Namatota:^[5]

Penduduk pesisir seperti Kerajaan Namatota dan Kerajaan Kaimana diperkirakan merupakan keturunan campuran dari masyarakat pedalaman Papua seperti suku Mairasi dan Kuri dengan pedagang-pedagang dari luar Papua (disebut seseran dalam bahasa Mairasi) terutama orang Seram, yang membentuk masyarakat etnik Koiwai. Walaupun keluarga raja dan bangsawan Namatota merupakan penutur bahasa Koiwai, wilayah pengaruh Namatota mencakup masyarakat yang berbahasa lain dalam rumpun Austronesia seperti Irarutu,^[14] Kuri, Wamesa, dan Yeresiam, serta non Austronesia/Papua seperti Miere, Muri, Mairasi, dan Napiti.

Kerajaan Namatota merupakan kerajaan yang menganut Islam sebagai agama penguasanya sejak abad ke-16 Masehi.^[1] Raja pertama di Kerajaan Namatota yang menjadi Muslim bernama Ulan Tua.^[15] Di Kerajaan Namatota, Islam hanya menjadi identitas bagi penguasa Kerajaan Namatota dan tidak memiliki lembaga keagamaan untuk penyebaran ajarannya di kalangan rakyat, sehingga agama Islam tidak menjadi agama mayoritas yang dianut oleh rakyat Kerajaan Namatota. Penguasa Kerajaan Namatota hanya menjadikan Islam sebagai identitas untuk legitimasi kekuasaan dari Kesultanan Tidore yang memiliki kekuasaan yang luas di wilayah Papua. Karena itu, Islam tidak menjadi agama mayoritas di Kerjaaan Namatota hingga akhir paruh pertama abad ke-20.^[1]

• Mashad, Dhurorudin (Juni 2020). Artawijaya (ed.). Muslim Papua: Membangun Harmoni Berdasar Sejarah Agama di Bumi Cendrawasih. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. ISBN 978-979-592-881-2. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)