Kerajaan Bukit Batu Patah adalah kerajaan yang sudah ada di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pasumayan Koto Batu yang berakhir pada abad ke-5.^[1]

Kerajaan ini terletak di kabupaten Tanah Datar sekarang, dan memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan dinamika sosial serta politik di wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat. Keberadaan Kerajaan Bukit Batu Patah menjadi unsur penting dalam perjalanan sejarah Minangkabau, yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Pagaruyung.^[2]

Kerajaan Bukit Batu Patah didirikan oleh Sutan Nun Alam yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Yang Dipertuan Kerajaan Bungo Setangkai, Datuk Bandaro Putiah.^[3]

Nama “Bukit Batu Patah” diyakini berasal dari sebuah batu besar yang terbelah di tengah bukit, batu ini dipercaya oleh masyarakat memiliki nilai magis dan menjadi saksi lahirnya kerajaan tersebut.^[4]

Pendirian kerajaan ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Pasumayan Koto Batu yang dahulu berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tanah Datar. Kerajaan Bukit Batu Patah menjadi salah satu kerajaan awal yang berperan penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Minangkabau, serta keberadaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah besar kerajaan-kerajaan di daerah tersebut.^[2]

Sutan Nun Alam, yang juga dikenal dengan sebutan Sinuhun Duato Rajo, memimpin rombongan dari Bungo Setangkai menuju Bukit Batu Patah bersama tujuh pasangan pria dan wanita.^[5]

Kedudukan Sutan Nun Alam sebagai raja kemudian digantikan oleh Run Pitualo. Selanjutnya diganti lagi oleh Maharajo Indo.^[6] Semasa pemerintahannya pusat kerajaan Bukit Batu Patah dipindahkannya ke kaki Bukit Batu Patah atau di sekitar Nagari Pagaruyung sekarang.

Pada masa kepemimpinan Maharajo Indo, ajaran Islam mulai menyebar ke wilayah timur Minangkabau, hal ini membawa dampak besar terhadap tatanan sosial dan budaya kerajaan. Masyarakat di kerajaan ini mulai menerima agama Islam, yang kemudian memengaruhi sistem pemerintahan, adat, serta kehidupan sosial mereka.^[7]

Setalah Maharajo Indo, raja selanjutnya adalah Yang Dipatuan Sati. Ia seudah memeluk agama Islam, sehingga Ia berkuasa dengan pengaruh Islam. ^[6]

Kerajaan Bukit Batu Patah menerapkan sistem kepemimpinan berlandaskan adat Minangkabau, di mana setiap keputusan penting ditetapkan melalui musyawarah antara para penghulu dan ninik mamak. Raja berperan sebagai simbol persatuan sekaligus penjaga hukum adat. Pola kepemimpinan ini sejalan dengan filosofi Minangkabau yang menekankan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah mufakat.^[4]

Pada masa kerajaan Bukit Batu Patah dibentuklah Rajo Nan Duo Selo dan Basa Ampek Balai.^[8] Rajo Nan Duo Selo tersebut adalah Rajo Alam yang berkedudukan di Bukit Batu Patah dan Rajo Adat yang berkedudukan di Bungo Satangkai. Sedangkan Basa Ampek Balai adalah Bandaro yang berkedudukan di Sungai Tarab, Makhudum di Sumanik, Indomo di Sarauso, dan Tuan Gadang di Batipuh.^[5]

Karena Maharajo Indo digantikan oleh Yang Dipertuan Sati yang memeluk Islam, maka semasa pemerintahannya Rajo Nan Duo Selo dilengkapi dengan Rajo Ibadat menjadi Rajo Nan Tigo Selo.^[6]