Insiden Perak (1651) adalah peristiwa pembunuhan sejumlah pedagang Belanda di wilayah Perak pada tahun 1651 yang memicu ketegangan antara Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Kesultanan Aceh. Peristiwa ini menjadi salah satu episode penting dalam hubungan politik dan perdagangan antara Aceh dan Belanda pada pertengahan abad ke-17.

Insiden tersebut terjadi dalam masa transisi kekuasaan di Aceh setelah wafatnya Iskandar Muda, ketika pengaruh Aceh di kawasan Selat Malaka mulai mengalami kemunduran dan situasi politik internal kerajaan menjadi kurang stabil.

Pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607–1636), Kesultanan Aceh mencapai puncak kekuatan politik dan militernya di kawasan Selat Malaka. Namun setelah wafatnya sultan tersebut, kerajaan Aceh mulai mengalami perubahan politik yang memengaruhi stabilitas kekuasaan.

Penggantinya, Iskandar Thani, tidak memerintah lama dan setelah kematiannya kekuasaan di Aceh beralih kepada para sultanah. Pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, pemerintahan kerajaan banyak dipengaruhi oleh para bangsawan yang dikenal sebagai orang kaya. Dalam sistem politik tersebut, kekuasaan praktis sering berada di tangan para elite istana, sementara sultanah memiliki peran yang lebih terbatas dalam pengambilan keputusan.

Di tengah perubahan politik ini, hubungan Aceh dengan Belanda sempat membaik setelah VOC bersama sekutunya berhasil merebut Malaka dari Portugis pada tahun 1641 dengan bantuan pasukan dari Aceh dan Johor.

Hubungan baik antara Aceh dan VOC tidak berlangsung lama. Pada tahun 1651 terjadi pembunuhan terhadap sejumlah orang Belanda di wilayah Perak, yang pada masa itu berada dalam lingkup pengaruh Aceh di Semenanjung Malaya.

Insiden ini menimbulkan reaksi keras dari VOC. Sebagai tanggapan, perusahaan dagang Belanda tersebut melakukan tindakan militer dan memblokade pantai Aceh sebagai bentuk tekanan terhadap kerajaan tersebut.

Ketegangan antara VOC dan Aceh setelah peristiwa Perak berlanjut selama beberapa tahun. Pada akhirnya, sekitar delapan tahun kemudian kedua pihak mencapai kesepakatan yang mengatur hubungan perdagangan di wilayah Aceh.

Dalam perjanjian tersebut, VOC memperoleh hak untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Perjanjian ini memperkuat posisi VOC dalam jaringan perdagangan di kawasan Selat Malaka.

Peristiwa ini juga menjadi bagian dari perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara pada abad ke-17, ketika pengaruh kerajaan-kerajaan lokal mulai berhadapan dengan kekuatan perusahaan dagang Eropa yang semakin dominan.

• Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indisch leger voor het Nederlandsche volk beschreven. PDF