Gentengisasi merupakan program yang diumumkan oleh presiden ke-8 Indonesia, Prabowo pada 2 Februari 2026 yang bertujuan untuk menggantikan penggunaan atap asbes, seng, PVC dan bahan lainnya menjadi genteng tanah liat.

Program ini dicetuskan setelah kunjungannya ke bencana alam Aceh Tamiang pada Januari, ia menyoroti hunian sementara yang atapnya masih terbuat dari seng dan membuat hawa di dalam rumah terasa panas. Pada hari yang sama, Prabowo bersama sejumlah menteri melakukan rapat dadakan untuk membahas masalah ini.^[1]

Sebulan setelahnya dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat ia mulai mengumumkan program gentengisasi nasional karena menurutnya atap seng mudah berkarat dan kurang indah. Program ini juga menjadi subprogram dari Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun yang diinisiasi Prabowo pada 2024 lalu.

Pada 4 Februari 2026 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas perintah pusat melarang penggunaan atap rusun dan rumah baru di Jakarta dari bahan asbes atau seng.^[2]

Kemudian program gentengisasi mulai direncanakan pada 24 Februari 2026 dengan fokus di kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, pelaku CSR, usaha perbankan, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Selain menggentengkan atap-atap, program ini juga merenovasi dan memperbaiki kawasan permukiman Menteng Tenggulun menjadi layak huni. Sebanyak 85 rumah akan direnovasi, diperbaiki, dan didanai dengan estimasi anggaran mencapai Rp. 5 miliar dengan pelaksanaan setelah IdulFitri 2026 secara bertahap mulai Juni hingga Juli 2026.^[3]

Pada 11 Maret 2026 Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman membeli genteng sebanyak 24 truk atau setara dengan 75.000 buah untuk mendorong program gentengisasi. Genteng-genteng ini dibeli dari sentra produksi genteng yang berada di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Selanjutnya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan menjalankan program gentengisasi yang menyasar 250 unit rumah dan memerlukan anggaran sekitar Rp. 500 juta dengan kawasan permukiman yang belum ditentukan.

Pada hari yang sama Pemerintah Kabupaten Majalengka berencana melaksanakan program gentengisasi dengan sasaran 1.715 unit rumah dan anggaran mencapai sekitar Rp. 1.5 miliar pada tahun 2026 . Selain itu, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, direncanakan sebanyak 900 rumah di Kabupaten Majalengka akan diperbaiki dengan potensi kebutuhan genteng mencapai sekitar Rp1 miliar. Dengan demikian, total komitmen pembelian genteng dari berbagai program tersebut mencapai sekitar Rp3 miliar yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM genteng di Jatiwangi.^[4]

Pada 14 April 2026 Menteri PKP Maruarar Sirait bersama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein membeli genteng sebanyak 44.000 dari pabrik yang berlokasi di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Genteng-genteng tersebut diserahkan kepada Hunian Warisan Bangsa Purwakarta milik Lippo Grup yang rencananya akan menjadi pelaksana.

Masih pada hari yang sama Maruarar Sirait menyatakan akan membangun 62.500 unit rumah subsidi yang memerlukan genteng sekitar 45 juta buah pada tahun 2026. Selain membeli dan menggentengkan rumah-rumah di Jawa Barat, ia bersama Dedi Mulyadi berencana akan mendukung UMKM produsen genteng agar bertaraf SNI. Selanjutnya Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menuturkan bahwa Jawa Barat akan membutuhkan sekitar 12 juta buah genteng dengan taksiran anggaran mencapai Rp. 27 Miliar.^[5]

Pada 14 April 2026 Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa IV bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Jawa Barat melakukan kunjungan dan pendataan industri di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Barat demi mendukung program gentengisasi.^[6]

Saat wawancara langsung pada 15 April 2026 Menteri PKP Maruarar Sirait berencana akan melaksanakan program gentengisasi dengan fokus kota Bandung melalui dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Dari skema tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sebesar 6,83 persen atau senilai Rp 11.950.000 yang kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat.^[7]

Walaupun genteng memang cocok di hawa tropis karena dapat meredam panas, tetapi genteng mempunyai kekurangan karena rentan hancur apabila gempa bumi. Hal ini mengingat Indonesia yang berada di cincin api (ring of fire) dan tiga lempeng tektonik. Dalam beberapa kasus seperti kurangnya pembinaan rangka atap, atap genteng juga mudah runtuh hanya karena hujan deras

Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ashar Saputra mengkritik kebijakan ini dan menyarankan penggunaan atap uPVC (un-Plasticized Polyvinyl Chloride), bitumen atau atap ringan yang terbuat dari campuran selulosa dan aspal karena tetap ringan, indah, dan tidak menyebabkan hawa panas.

Selain itu program ini dianggap tidak mengindahkan aspek kebudayaan, meski sebenarnya Prabowo sempat menyadarinya saat kunjungan di Aceh Tamiang. Indonesia memiliki keberagaman rumah adat yang masing-masing atapnya terbuat dari bahan-bahan khas yang tentunya merupakan hasil adaptasi suku dan bangsa lokal selama bertahun-tahun. Contohnya atap rumah gadang dan rumah tongkonan yang memakai sirap karena lebih lentur dan ringan, serta rumah-rumah adat di Mentawai dan Papua yang memakai daun rumbia kering karena mudah didapat, ekonomis, tetapi masih dapat menyejukkan hawa dalam rumah.

Beberapa budayawan juga mengkritisi program nasional ini karena dapat merusak lingkungan seperti praktik eksploitasi tanah liat yang dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir.