Fachrul Baraqbah
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Masa jabatan 15 Agustus 1960 – 15 November 1965
Daerah pemilihan	Tidak ada
Informasi pribadi
Lahir	1925 Tenggarong, Hindia Belanda
Meninggal	1984 (umur 58–59) Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Partai politik	PKI
Profesi	Politikus
Karier militer
Pihak	Indonesia
Satuan	BPRI (1945—1947) Pesindo (1947—1949)
Pertempuran/perang	Revolusi Nasional Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Aji Raden alias Fachrul Rasyid Baraqbah^[1] atau Sayid Fachrul Baraqbah (1925–1984) adalah seorang politikus Indonesia yang juga seorang bangsawan Kutai. Ia menjabat sebagai sekretaris Comite Daerah Besar (CDB) PKI Kalimantan Timur hingga tertangkap pada Oktober 1965 pasca kegagalan Gerakan 30 September.^[2] Sebagai seorang bangsawan, ia dianggap sebagai anomali karena mendukung Revolusi Nasional Indonesia, meninggalkan gelar kebangsawanannya, dan bergabung dengan PKI. Selain itu, iajuga aktif di BPRI dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pada masa Revolusi Nasional.

Fachrul lahir di Tenggarong pada 1925. Ia berasal dari marga Baraqbah, salah satu marga keturunan Nabi Muhammad.^[3] Karena berasal dari kalangan bangsawan, ia memiliki gelar Aji Raden yang kemudian ditanggalkan.^[4] Fachrul merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Aji Raden Sayid Idrus Baraqbah dan bergelar Aji Raden Sokmawira.^[5][6]

Kakak tertuanya, Aji Raden Sayid Mochsen, adalah mantan anggota Dewan Konstituante dan salah satu dari tiga calon anggota yang terpilih dari Kalimantan Timur. Mochsen duduk di dewan mewakili Fraksi PNI.^[7] Ia juga bekerja sebagai pegawai negeri, pertama untuk Kesultanan Kutai dan selanjutnya di pemerintahan Provinsi Kaltim hingga pensiun pada 1965.^[4]

Kakaknya yang lain, Aji Raden Sayid Gasyim, merupakan anggota Partai NU (Nahdhatul Ulama) dan menjadi calon anggota DPR dari partai tersebut pada pemilihan umum tahun 1955 di daerah pemilihan Kalimantan Timur.^[5] Gasyim juga menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi NU.^[4] Tak seperti kakak tertuanya, pendidikan Fachrul berhenti di tingkat dasar. Setelah lulus dari HIS di Tenggarong, ia tidak melanjutkan ke OSVIA di Makassar.^[3]

Fachrul bergabung dengan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di Samarinda pada 26 Desember 1945. Ia menjadi salah seorang pengurus BPRI cabang Samarinda dengan posisi sebagai penyelidik.^[1] Fachrul ikut serta dalam sebuah pertemuan yang membahas rencana pencarian senjata di hulu Sungai Tenggarong. Upaya ini gagal karena senjata-senjata tersebut telah digali terlebih dahulu pada akhir 1945 atas perintah Sultan Aji Muhammad Parikesit untuk diserahkan kepada tentara Australia.^[8] Ia kemudian menjadi anggota seksi intelijen Brigade "S" BPRI dengan pangkat Pembantu Letnan.^[9]

Pada 1947, untuk menghindari kejaran dari tentara Belanda, Fachrul melarikan diri ke Jawa Timur.^[10][11] Di sana, ia bergabung dengan Pesindo dan aktif di Front Demokrasi Rakyat (FDR). Fachrul pindah ke Yogyakarta dan pada 1948, hendak ditangkap karena keterlibatan FDR dan Pesindo dalam Peristiwa Madiun. Meski demikian, ia lolos dari aksi penangkapan dan berhasil kembali ke Kalimantan Timur sekitar awal 1950.^[3][4]

Sekembalinya di Kalimantan Timur, Fachrul menjadi sekretaris Subseksi Comite (Subsecom) PKI Samarinda. Jabatan ini diembannya saat ia dicalonkan oleh partai menjadi anggota DPR dan Dewan Konstituante untuk pemilihan umum tahun 1955 dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur.^[6][12][13] Pada 1957, ia diangkat menjadi anggota DPRD-P (DPRD Peralihan) Kalimantan Timur mewakili PKI dan menjabat selama setahun.^[14] Sebagai hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 1958, ia menjadi wakil ketua DPRD Kaltim dan menjabat hingga Oktober 1965.^[15][16] Fachrul terpilih menjadi sekretaris (ketua) CDB PKI Kalimantan Timur dalam konferensi daerah yang diselenggarakan di Balikpapan pada 16-17 Mei 1959 dengan Soekanto Prawiro Martono sebagai wakilnya.^[17]

Fachrul hadir dalam Kongres Nasional ke-VI PKI yang diselenggarakan di Jakarta pada 7-14 September 1959. Dalam kongres tersebut, ia menyampaikan sebuah pidato yang membahas berbagai hal, seperti ketidaktegasan pemerintah dalam nasionalisasi aset-aset Belanda, kuatnya kedudukan politik golongan pamong praja yang feodal, dan penyelundupan ke Tawau yang merajalela.^[18] Pada kongres tersebut, ia juga ditetapkan sebagai calon anggota Comite Central (CC) PKI.^[19]

Fachrul menjadi anggota delegasi partai yang mengunjungi Moskow dan berangkat pada 20 Juli 1963. Delegasi itu dipimpin oleh Aidit. Adapun Sudisman bertindak sebagai wakil ketua delegasi. Anggota delegasi yang lain adalah Sugijono (anggota Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI), Rakut Sembiring (Sekretaris CDB PKI Sumatera Utara), Zain Nasution (Wakil Ketua Departemen Luar Negeri CC PKI), dan Jacobson Tundjan (sekretaris pribadi Aidit). Mereka diundang oleh Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).^[20]

Kemudian pada bulan Agustus 1963, delegasi tersebut mengunjungi Beijing atas undangan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Mereka tiba di Beijing pada tanggal 28 Agustus dan dua hari kemudian, mereka diundang ke jamuan makan oleh PKT. Pada tanggal 2 September, Aidit menyampaikan pidato di hadapan para pengajar dan murid Sekolah Tinggi Partai Komunis Tiongkok. Keesokan harinya, kedua belah pihak melakukan pembicaraan. PKT diwakili oleh para petingginya, termasuk Mao Zedong dan Zhou Enlai.^[21]

Fachrul menjadi anggota MPRS sebagai utusan daerah mewakili Kalimantan Timur.^[22] Ia menjadi salah satu wakil ketua Front Nasional di Kalimantan Timur dan menjadi perwakilan PKI.^[23] Fachrul menjadi anggota Panca Tunggal di Kalimantan Timur, sebuah badan yang dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat kedudukan politiknya di tingkat daerah melalui Front Nasional. Meski begitu, posisi PKI di Kalimantan Timur tidak begitu kuat sebab Front Nasional setempat didominasi oleh Harun Nafsi, seorang mantan pejuang yang juga anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).^[24]

Sebagai salah satu pengurus Front Nasional, ia terlibat dalam upaya nasionalisasi yang dilakukan terhadap aset-aset Shell di Balikpapan. Aset-aset tersebut sebelumnya berada di tangan BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), tetapi pada 1961 diserahkan kepada Shell akibat terjadinya Trikora.^[25] Front Nasional kemudian membentuk sebuah front persatuan antar organisasi buruh minyak, yakni KSOBM (Kerja Sama Organisasi Buruh Minyak) yang didominasi oleh Perbum (Persatuan Buruh Minyak), untuk menggalakkan nasionalisasi pada Januari 1963. Perbum sendiri merupakan salah satu serikat yang bernaung di bawah SOBSI dan berada di bawah pengaruh PKI.^[26]

Aksi nasionalisasi menjadi semakin radikal pada bulan September. Pada 16 September, berlangsung pemboikotan terhadap orang-orang Inggris dan usaha untuk mengambil alih kilang minyak. Kilang milik PT Shell Indonesia di Balikpapan dan ladang-ladang minyak di sekitarnya berhasil diambil alih pada 17 September. Para pegawai Shell berkebangsaan asing, seluruhnya berjumlah 66 orang dan merupakan pengurus, dikenakan tahanan rumah oleh Brigjen Soehario selaku Pangdam. Pada 21 September, Soehario ditunjuk oleh Chaerul Saleh selaku Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan sebagai manajer yang baru. Aset-aset Shell baru dikembalikan pada 21 Desember 1963, ditandai dengan kedatangan badan pengurus baru yang diketuai oleh Tuan Stiles, seorang berkebangsaan Amerika.^[27][28]

Setelah gagalnya Gerakan 30 September, pihak militer melakukan aksi pembersihan besar-besaran. Fachrul termasuk yang terjaring akibat statusnya sebagai anggota PKI sekaligus pengurus partai di Kalimantan Timur. Ia ditangkap pada 16 Oktober 1965 dan divonis hukuman mati oleh pengadilan subversi pada 29 November 1965 di Balikpapan. Sebelumnya, Fachrul sempat dibujuk oleh Gubernur Abdoel Moeis Hassan untuk menegaskan sikapnya terhadap peristiwa Gerakan 30 September. Akhirnya, pada 4 Oktober, DPRD Kalimantan Timur menegaskan sikapnya mengutuk gerakan tersebut dan berdiri sepenuhnya di belakang Presiden Sukarno.^[29] Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Balikpapan pada Juni 1969 dan vonisnya diringankan menjadi hukuman seumur hidup.^[2][30][31]

Fachrul pada awalnya ditahan di Balikpapan, sebelum kemudian dipindahkan ke RTM (Rumah Tahanan Militer) di Jakarta pada dasawarsa 1970an. Ia bertemu langsung dengan para mahasiswa yang ditahan oleh tentara karena terlibat dalam demonstrasi Malari pada 1974. Berkat latar belakangnya, Fachrul mampu mengajarkan bahasa Arab kepada tahanan lain.^[31] Menurut A.M. Fatwa yang juga menjadi tahanan RTM saat itu, ia sering kali dipercaya menjadi imam salat berkat bacaannya yang fasih.^[32] Fachrul dibebaskan dari tahanan pada 1984 dan menetap di Samarinda Seberang. Tak lama setelah dibebaskan, ia meninggal dunia.^[2][31]

• Arifin, Samsul; Priasmoro, Suyatni (2004). Sejarah DPRD Kaltim dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah 1957–2011. Samarinda: Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.
• Bintang Merah (1960). Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959 (PDF). Vol. 1. Jakarta: Jajasan Pembaruan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Bintang Merah (1960). Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959 (PDF). Vol. 2. Jakarta: Jajasan Pembaruan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Central Intelligence Agency (19 Juli 1963). Daily Report, Foreign Radio Broadcasts. Vol. 141. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Departemen Penerangan (1961). Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Departemen Penerangan (1961). Dokumentasi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. Jakarta: Departemen Penerangan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Departemen Penerangan (1961). Mimbar Penerangan. Vol. 12. Jakarta: Departemen Penerangan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Erman, Erwiza; Saptari, Ratna (2013). Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-797-7. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Hassan, A. Moeis (2004). Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu. ISBN 979-9222-88-5.
• Kementerian Penerangan (1956). Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante. Kementerian Penerangan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Singapura: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Redfern, William A. (2010). Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s (PDF). University of Michigan. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)(Disertasi Doktoral)
• Sanusie, M. Djunaid (1986). Secercah Perjuangan BPRI Bn. VIII Brig. “S” Div. VI (Narotama) di Samarinda. Samarinda: Unit Percetakan Pemda Kaltim. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)