Artikel ini bagian dari seri tentang Jeffrey Epstein
Pribadi Mark Epstein (saudara) Dugaan keterkaitan dengan badan intelijen Buku ulang tahun Kematian Harta warisan "Epstein didn't kill himself" Ghislaine Maxwell Perkara hukum Lolita Express Hubungan Bill Clinton Thorbjørn Jagland Peter Mandelson Mette-Marit, Putri Mahkota Norwegia Andrew Mountbatten-Windsor Foto dengan Virginia Giuffre Keluarga Rothschild Donald Trump Best Friends Forever King of the World Les Wexner Kekayaan Properti Herbert N. Straus House Wastu Palm Beach Zorro Ranch Little Saint James Great Saint James Berkas Epstein Epstein Files Transparency Act Daftar tokoh yang disebutkan Korban Maria Farmer Virginia Giuffre Sarah Ransome Jmail EpsteinExposed Organisasi Jeffrey Epstein VI Foundation The TerraMar Project Edge.org MC2 Model Management Liputan media Entitled: The Rise and Fall of the House of York Ghislaine Maxwell: Filthy Rich Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell Jeffrey Epstein: Filthy Rich Nobody's Girl "Prince Andrew & the Epstein Scandal" Scoop Surviving Jeffrey Epstein TrueAnon A Very Royal Scandal Who Is Ghislaine Maxwell?
l b s

Epstein Files Transparency Act adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat ke-119 dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada 19 November 2025. Undang-undang ini mewajibkan jaksa agung Amerika Serikat untuk “menyediakan secara publik dalam format yang dapat dicari dan diunduh” seluruh berkas yang berkaitan dengan penuntutan terhadap pelaku kejahatan seksual anak yang telah meninggal dunia, Jeffrey Epstein (apabila diperlukan, dengan mendeklasifikasikannya sejauh mungkin) dalam waktu 30 hari sejak pengesahan, serta selanjutnya menyerahkan kepada Komite Kehakiman baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat sebuah “daftar tidak disensor dari seluruh pejabat pemerintah dan tokoh publik yang terekspos secara politik” yang disebutkan dalam berkas-berkas tersebut.

Pada September 2025, Perwakilan Thomas Massie, anggota Partai Republik, mengajukan sebuah discharge petition untuk mendukung rancangan undang-undang tersebut. Pada 12 November, petisi pelepasan tersebut memperoleh jumlah minimum 218 tanda tangan yang disyaratkan, terdiri dari 4 perwakilan Partai Republik dan 214 perwakilan Partai Demokrat, sehingga memaksa DPR mengadakan pemungutan suara atas rancangan undang-undang itu.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara 427–1 untuk meloloskan undang-undang tersebut pada 18 November 2025, dengan perwakilan Partai Republik Clay Higgins menjadi satu-satunya suara menolak.^[1] Keesokan harinya, Senat meloloskan rancangan undang-undang tersebut melalui unanimous consent, dan Trump menandatanganinya menjadi undang-undang.^[2][3][4][5] Undang-undang tersebut memberikan waktu 30 hari kepada jaksa agung untuk merilis dokumen-dokumen itu.^[6]

Pada 19 Desember, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis gelombang pertama berkas Epstein,^[7] yang melanggar hukum Amerika Serikat karena gagal merilis seluruh berkas pada tanggal tersebut. Kegagalan ini mendapat kritik lintas partai.^[8][9] Banyak dokumen mengandung penyensoran yang sangat luas, dengan ratusan halaman sepenuhnya dihitamkan.^[10][11] Setelah peluncuran yang tertunda dan menuai kritik keras,^[12] Departemen Kehakiman merilis berkas tambahan secara bertahap,^[7] dengan rilis terakhir pada 30 Januari 2026. Setelah itu, Departemen menyatakan telah memenuhi kewajiban hukumnya dan merilis seluruh berkas yang tersedia, dengan total lebih dari 3,5 juta halaman.^[13][14] Pernyataan ini mendapat penolakan politik, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa keseluruhan berkas Epstein sebenarnya terdiri dari lebih dari 6 juta halaman.^[15]

Rilis berkas Epstein tersebut menyebabkan pengunduran diri sejumlah tokoh, termasuk Miroslav Lajčák dan Peter Mandelson, serta potensi dakwaan penghinaan terhadap Kongres terhadap Bill dan Hillary Clinton, menyusul penyelidikan DPR atas hubungan mantan presiden tersebut dengan Epstein.

Selama pemilihan presiden Amerika Serikat 2024, calon dari Partai Republik dan mantan presiden Donald Trump, ketika ditanya oleh Rachel Campos-Duffy di Fox News pada Juni 2024 apakah ia akan merilis berkas Epstein jika terpilih sebagai presiden, menjawab, “ya, saya akan melakukannya.”^[16] Pada bulan September, saat tampil di Lex Fridman podcast-nya, Trump berjanji akan merilis berkas Epstein jika terpilih.^[17] Trump memenangkan pemilu 2024 pada bulan November.

Pada Februari 2025, jaksa agung Amerika Serikat, Pam Bondi, menyatakan dalam sebuah wawancara Fox News bahwa daftar klien Epstein “sedang berada di meja saya sekarang untuk ditinjau.”^[18] Pada akhir bulan yang sama, Gedung Putih memberikan map kepada sejumlah tokoh terkemuka konservatif dan sayap kanan, termasuk Liz Wheeler dan Scott Presler, yang bertuliskan “Epstein Files: Phase 1” dan “Declassified”. Pada hari yang sama, anggota DPR Anna Paulina Luna mengkritik acara tersebut dengan menyatakan bahwa yang dirilis hanyalah “informasi lama”.^[18]

Pada 7 Juli, Bondi merilis sebuah pernyataan yang menyebut bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) tidak menemukan “daftar klien yang memberatkan”, yang bertentangan dengan pernyataannya pada bulan Februari. Pada hari itu, DOJ dan Federal Bureau of Investigation (FBI) mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi berkas dari penyelidikan Epstein yang dirilis.^[18] Pernyataan Bondi memicu kemarahan tokoh-tokoh konservatif; Wheeler menyebutnya sebagai “perilaku yang tidak dapat dimaafkan”, sementara Hodgetwins menyerukan agar Trump memecat Bondi.^[19]

Pada 11 Juli, muncul laporan bahwa Dan Bongino, wakil direktur FBI, terlibat konfrontasi sengit dengan Bondi terkait penanganan berkas tersebut dan sedang mempertimbangkan pengunduran diri.^[20] Bongino kemudian diturunkan jabatannya menjadi Wakil Direktur Bersama pada 15 September 2025;^[21] ia kemudian mengumumkan rencana pengunduran dirinya pada 17 Desember 2025.^[22]

Pada 12 Juli, Trump membela Bondi dan menyebut Epstein sebagai “seseorang yang tidak ada yang peduli.” Pada 16 Juli, Trump menyebut berkas Epstein sebagai “tipuan besar.”^[23] Pada 23 Juli, muncul laporan bahwa pada awal Mei sebelumnya, Bondi dan wakil jaksa agungnya Todd Blanche telah memberi tahu Trump bahwa namanya termasuk “di antara banyak nama dalam berkas Epstein.” Trump membantah laporan tersebut.^[18]

Perubahan sikap Trump memicu kritik dari podcaster ternama yang dekat dengannya, serta dari banyak kalangan konservatif. Joe Rogan menuduh pemerintahan Trump melakukan gaslighting terhadap publik, sementara Andrew Schulz mengatakan bahwa Trump “menghina kecerdasan kita.”^[24]

Pada Agustus 2025, Hakim Paul A. Engelmayer menolak permintaan Bondi untuk membuka segel berkas juri agung dari perkara penuntutan Ghislaine Maxwell.^[18]

Pada 2 September 2025 (hari pertama DPR kembali bersidang setelah reses Agustus), anggota DPR Thomas Massie mengajukan langkah untuk memaksa DPR melakukan pemungutan suara guna mewajibkan Departemen Kehakiman merilis berkas-berkas tersebut, melalui sebuah discharge petition.^[25] Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik lainnya melancarkan kampanye tekanan untuk mencegah perilisannya, dengan seorang pejabat anonim menyebut bahwa memberikan suara mendukung petisi pelepasan Massie merupakan “tindakan yang sangat bermusuhan terhadap pemerintahan”.^[26]

Dalam beberapa hari, Nancy Mace, Lauren Boebert, dan Marjorie Taylor Greene menandatangani petisi pelepasan tersebut, bersama dengan banyak anggota Partai Demokrat.^[27] Pada akhir bulan yang sama, Greene menulis cuitan: “Jaringan pemerkosaan dan pedofilia Epstein harus dibongkar. ... Rilis seluruh informasi Epstein dengan cara apa pun yang memungkinkan.” Ia menambahkan bahwa “jika sesuatu terjadi pada saya, saya meminta kalian semua untuk mencari tahu” siapa yang mungkin berusaha “menghentikan informasi ini agar tidak keluar.”^[28]

Pada 9 September, Komite Tata Tertib DPR menolak sebuah mosi dengan suara 8–4, yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Jim McGovern, untuk meminta diadakannya pemungutan suara di DPR mengenai Epstein Files Transparency Act, sesuai garis partai.^[29]

Dua tanda tangan terakhir pada petisi tersebut berasal dari Partai Demokrat: James Walkinshaw, yang memenangkan pemilihan khusus Distrik Kongres ke-11 Virginia pada 9 September^[30] dan dilantik keesokan harinya, serta Adelita Grijalva, yang memenangkan pemilihan khusus Distrik Kongres ke-7 Arizona pada 23 September^[31] dan dilantik pada 12 November.^[32]

Beberapa jam sebelum Grijalva dilantik, Bondi, Blanche, dan direktur FBI Kash Patel bertemu dengan Boebert terkait upaya DPR tersebut. Namun, Boebert tidak menarik namanya dari petisi, dan setelah Grijalva dilantik serta memberikan tanda tangan ke-218, secara prosedural tidak lagi dimungkinkan bagi penandatangan mana pun untuk menghapus nama mereka.^[33][34][35]

Mike Johnson, Ketua DPR Amerika Serikat, telah menunda pelantikan Grijalva, yang secara umum ia kaitkan dengan penutupan pemerintah federal Amerika Serikat tahun 2025, dengan berargumen bahwa DPR tidak dapat melantik anggota baru selama sidang pro forma atau ketika terjadi penutupan pemerintah. Namun, sejumlah pengkritik mencatat bahwa Johnson sebelumnya telah melantik dua anggota Partai Republik, Jimmy Patronis dan Randy Fine, selama sidang pro forma pada bulan April.^[36] Pada 21 Oktober, jaksa agung Arizona, Kris Mayes, menggugat Johnson dengan tujuan memaksanya melantik Grijalva.^[37] Pada hari yang sama, Johnson mengatakan kepada Fox Business bahwa penundaan tersebut “tidak ada hubungannya sama sekali dengan Epstein”, mengingat bahwa “berkas Epstein sedang dirilis”^[38] (yang tampaknya merujuk pada rilis oleh Komite Pengawasan DPR).

Pada 12 November 2025, Johnson menyatakan bahwa DPR akan melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang tersebut pada pekan berikutnya (16–22 November).^[39]

Dalam beberapa hari berikutnya, anggota DPR dari Partai Republik Don Bacon,^[40] Andy Biggs,^[41] Rob Bresnahan,^[40] Tim Burchett,^[40] Eli Crane,^[42] Warren Davidson,^[43] Carlos A. Giménez,^[44] Nicole Malliotakis,^[44] Max Miller,^[43] dan Derrick Van Orden,^[44] yang tidak satu pun menandatangani petisi pelepasan, menyatakan bahwa mereka akan memberikan suara mendukung undang-undang tersebut. Anggota DPR María Elvira Salazar menyatakan ketika ditanya bahwa ia masih “memikirkan” pilihannya.^[45]

Politico melaporkan bahwa, menurut sumber anonim, lebih dari 100 anggota Partai Republik diperkirakan akan membelot dari Johnson dan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang tersebut.^[40] Anggota DPR Ro Khanna memperkirakan bahwa 40–50 anggota Partai Republik mungkin akan memberikan suara untuk perilisannya, sementara Massie juga mengantisipasi bahwa dukungan Partai Republik dapat “menggulung seperti bola salju”,^[46] dan kemudian memprediksi gelombang “100 atau lebih” suara dari Partai Republik.^[47]

Pada 15 November, Trump memerintahkan DOJ untuk menyelidiki keterlibatan Epstein dengan bank-bank serta tokoh-tokoh Demokrat terkemuka, termasuk Bill Clinton, Lawrence Summers, dan Reid Hoffman. Di Truth Social, Trump menulis: “Ini adalah penipuan Russia, Russia, Russia yang lain, dengan semua arah menunjuk ke Partai Demokrat”. Bondi kemudian menugaskan penyelidikan tersebut kepada jaksa federal Jay Clayton.^[48]

Pada 16 November, Massie mengomentari penyelidikan baru DOJ yang diperintahkan oleh Trump dengan mengatakan:

Presiden telah mengatakan bahwa ini adalah sebuah tipuan. Ia telah mengatakan itu selama berbulan-bulan. Nah, ia baru saja memutuskan untuk menyelidiki sebuah tipuan, jika memang ini tipuan ... Saya memiliki kekhawatiran lain mengenai penyelidikan-penyelidikan ini ... Jika mereka memiliki penyelidikan yang sedang berlangsung di area tertentu, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dirilis. Jadi, ini mungkin merupakan tabir asap besar, penyelidikan-penyelidikan ini, untuk membuka banyak penyelidikan ... sebagai upaya terakhir untuk mencegah rilis berkas Epstein.^[49]

Massie juga menambahkan bahwa ia tidak percaya Trump sendiri terlibat dalam berkas-berkas tersebut, tetapi “sebaliknya sedang berusaha melindungi sejumlah teman kaya dan berkuasa, para miliarder, donor kampanyenya, serta teman-teman dalam lingkaran sosialnya”.^[49]

Beberapa jam kemudian,^[49] Trump memposting di Truth Social, membalikkan sikapnya, dengan menulis bahwa “anggota Partai Republik di DPR harus memberikan suara untuk merilis berkas Epstein ... sudah saatnya kita melangkah maju dari tipuan Partai Demokrat ini”.^[50] Anggota DPR Robert Garcia mengomentari pembalikan sikap Trump tersebut dengan berpendapat bahwa Trump sedang “panik ... ia akan kalah dalam pemungutan suara Epstein ini yang memaksa Departemen Kehakiman merilis berkas-berkas tersebut ... Trump memiliki kekuasaan untuk merilis semua berkas hari ini ... sebaliknya, ia ingin melanjutkan penutupan ini dan meluncurkan penyelidikan baru yang palsu untuk mengalihkan perhatian dan memperlambat penyelidikan kami.”^[51] Massie juga menanggapi dengan mengatakan bahwa Trump “lelah melihat saya terus menang.”^[52]

Pada 17 November, Trump mengatakan bahwa ia akan menandatangani rancangan undang-undang tersebut, tetapi tidak ingin agar hal itu “mengambilnya dari kita”. Massie menanggapi Trump di Twitter dengan menulis: “Menantikan kehadiran dalam penandatanganan undang-undang ini.”^[53] Pada hari yang sama, Johnson juga menyatakan bahwa ia mungkin akan mendukungnya, jika rancangan undang-undang tersebut dapat diperbaiki di Senat untuk lebih melindungi identitas para korban.^[54] Selain itu, pada hari tersebut, Mark Epstein, saudara dari Jeffrey Epstein, mengklaim bahwa terdapat penutupan aktif untuk “membersihkan” berkas-berkas tersebut dengan cara “menghapus nama-nama Partai Republik”. Mark Epstein mengklaim bahwa ia mendengar hal tersebut dari sebuah “sumber yang cukup baik” dan bahwa itulah alasan di balik perubahan mendadak sikap Trump terkait perilisannya.^[55][56][57]

Pada 18 November, Massie, Khanna, dan Greene mengadakan konferensi pers di Capitol Hill bersama para penyintas kekerasan Epstein.^[58]

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara atas undang-undang tersebut pada 18 November 2025, sesaat sebelum pukul 15.00 Waktu Timur. Rancangan undang-undang ini dipertimbangkan oleh DPR “di bawah penangguhan tata tertib”, yang berarti memerlukan mayoritas dua pertiga (290 suara) untuk dapat disahkan.^[59]

Pemungutan suara tersebut disahkan dengan hasil 427–1. Anggota DPR dari Partai Republik Clay Higgins menjadi satu-satunya suara menentang rancangan undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa perilisannya dapat membuka identitas saksi yang tidak bersalah serta anggota keluarga yang terkait dengan perkara tersebut dan menimbulkan dampak yang tidak semestinya.^[60] Lima anggota DPR – dari Partai Demokrat Don Beyer, Greg Casar, dan Mikie Sherrill; serta dari Partai Republik Michael Rulli dan Steve Womack – tidak memberikan suara dalam pemungutan tersebut.^[61][62]

Setelah lolos dari DPR, rancangan undang-undang tersebut memerlukan 60 suara untuk dapat disahkan di Senat Amerika Serikat.^[63] Pada malam harinya, Senat secara bulat sepakat untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut segera setelah diterima dari DPR.^[64] Rancangan undang-undang tersebut tiba di Senat pada 19 November dan secara resmi diteruskan dari Senat ke meja Presiden pada pagi hari itu.^[65]