Ekomarhaenisme adalah pemikiran politik dari Presiden Indonesia Pertama Soekarno terkait lingkungan hidup dan korelasinya pada ajaran marhaenisme. Walaupun sewaktu menjadi presiden secara spesifik Soekarno tidak pernah mencanangkan kebijakan khusus untuk lingkungan hidup - khusunya pada periode Orde Lama yang lebih mengutamakan manusia (antroposentrisme) - tetapi beberapa pemikirannya sebelum menjadi Presiden dapat dikatakan sebagai pemikiran politik lingkungan atau tindakan yang bisa dianggap sebagai ekosentris.^[1]

Sebagai seorang pemikir, Soekarno adalah yang mencetuskan gagasan marhaenisme yang membasiskan pemikirannya pada keadilan ekonomi dan kerakyatan. Walaupun tidak secara spesifik merumuskan gagasan tentang lingkungan hidup, tetapi dalam marhaenisme dapat ditelaah jika Soekarno menolak segala bentuk eksploitasi kapitalistik terhadap alam. Pengejawantahan marhaenisme dalam paradigma ekosentris ini kemudian melahirkan gagasan baru yang disebut ekomarhaenisme.^[2][3]

Ekomarhaenisme dapat dikatakan sebagai marhaenisme yang bercorak ekosentris, artinya menyelaraskan kehidupan golongan marhaen terutama dari kalangan petani dan nelayan yang hidupnya langsung bergantung pada alam untuk lebih memiliki akses, ketimbang kaum industrialis yang hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam demi profit.^[2]

Soekarno pernah menyampaikan kritik terhadap Ernest Renan dan Otto Bauer terkait konsep kebangsaan yang tidak relevan dengan keberlangsungan alam pada BPUPKI 1 Juni 1945 - bersamaan dengan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Untuk itu kemudian Soekarno memberikan keterangannya:

‘Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. … Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air’.^[4]

Dalam pernyataannya itu Soekarno menginginkan nasionalisme yang cinta tanah air termasuk alam di dalamnya. Bagi Soekarno, keberlangsungan bumi juga menentukan keberlangsungan rakyat, Soekarno menyebutnya sebagai geo-ekologi. Menurut Soekarno, geo-ekologi itu berfokus pada interaksi antara lingkungan, manusia, dan sistem tata ruang yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya.^[4]

Konsep pemikiran ekomarhaenisme ini kemudian tidak serta merta menghilang setelah Soekarno lengser dari kekuasaan, salah satu Presiden Indonesia yang masih memegang konsep ini adalah Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri, yang tidak lain adalah puteri kandung dari Soekarno. Salah satu pengejawantahan ekomarhaenisme semasa kepresidenan Megawati adalah beliau menolak konsesi sawit dan menganggap sawit sebagai salah satu akar permasalahan ekologis yang terjadi, seperti banjir karena harus melalui proses pembalakan hutan atau deforestasi.^[5][6]