Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Dokumen Gilchrist (bahasa Inggris: Gilchrist Documentcode: en is deprecated ) adalah surat yang banyak dikutip dari tahun 1965 yang sering digunakan untuk mendukung argumen keterlibatan Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai surat dari Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Andrew Gilchrist, yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Britania Raya. Dokumen ini merujuk pada rencana gabungan AS–Britania Raya untuk intervensi militer di Indonesia.^[1][2]

Surat tersebut pertama kali dipublikasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio dalam sebuah perjalanan ke Kairo. Kedutaan Besar AS di Kairo segera mendapatkan salinan foto surat tersebut. Kedutaan tersebut menyimpulkan bahwa surat tersebut palsu, dan "surat Gilchrist" kemudian disebut sebagai pemalsuan dalam pemerintahan AS. Sebuah diskusi internal dalam pemerintahan AS tentang siapa yang berada di balik pemalsuan tersebut terjadi, dan AS memutuskan untuk menggunakan badan intelijen yang dikendalikan Soebandrio ^[3]

Agen Intelijen Cekoslowakia Ladislav Bittman, yang membelot pada tahun 1968, mengklaim bahwa lembaganya memalsukan surat tersebut.^[2] Bittman juga mengaku bertanggung jawab atas kampanye melawan warga negara AS dan distributor film Bill Palmer.^[2]

Dokumen-dokumen duta besar Britania Raya Sir Andrew Gilchrist disimpan di Arsip Churchill di Churchill College, Universitas Cambridge. Beberapa di antaranya masih dirahasiakan. Spekulasi tentang kemungkinan peran Inggris dalam penggulingan Sukarno terus berlanjut. Akan tetapi, Menteri Pertahanan Britania Raya pada tahun 1965, Denis Healey, menyatakan pada tahun 2000 bahwa Inggris tidak terlibat, meskipun Healey akan mendukung keterlibatan jika hal itu memungkinkan.

Berikut ini adalah teks dokumen sebagaimana direproduksi dalam kumpulan dokumen semi-resmi:^[4]

Saya telah membahas dengan Duta Besar Amerika Serikat pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam surat Anda No.:67786/65. Duta Besar pada prinsipnya setuju [sic] dengan posisi kami, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki beberapa aspek masalah tersebut.

Menanggapi pertanyaan saya mengenai kemungkinan pengaruh kunjungan Bunker ke Jakarta, Duta Besar menyatakan [sic] bahwa ia tidak melihat alasan untuk mengubah rencana bersama kami. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden AS akan memberi kami lebih banyak waktu untuk mempersiapkan operasi secara mendetail [sic]. Duta Besar merasa bahwa langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan upaya kami. Sehubungan dengan hal ini, ia mengatakan bahwa akan bermanfaat untuk kembali menekankan kepada rekan-rekan tentara lokal kita bahwa disiplin yang sangat cermat [sic] dan koordinasi tindakan sangat penting bagi keberhasilan operasi kita.

Saya berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan. Saya akan melaporkan pandangan saya sendiri secara pribadi pada waktunya.

GILCHRIST

• Conboy, Kenneth J. (2004). Intel: inside Indonesia's intelligence service. Equinox Publishing. ISBN 979979644X, 9789799796448. ;
• Gardner, Paul F. Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of US-Indonesian Relations. Boulder, Colorado: Westview, 1997: pp. 205–206
• Anderson, Benedict Richard O'Gorman (2009). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Equinox Publishing. ISBN 6028397520, 9786028397520. ;
• Bittman, Ladislav (1973). Permainan curang: peranan intelijen Cekoslowakia dalam perang politik Uni-Soviet. Tjandramerta.
• Simbol penolakan kebijakan AS terhadap Indonesia 1961-1965, Kesimpulan^{[pranala nonaktif permanen]}