Doenia Achirat adalah surat kabar yang terbit di Fort de Kock (kini Bukittinggi) pada masa Hindia Belanda. Surat kabar ini terbit empat kali dalam sebulan dan menjadi salah satu media yang memuat wacana keislaman, sosial, dan pergerakan di Sumatra Barat pada awal abad ke-20.^[1]

Doenia Achirat diterbitkan di Fort de Kock tanpa struktur redaksi formal seperti penanggung jawab atau pemimpin redaksi. Pengelolaannya dilakukan oleh dua redaktur, yaitu Sain Al-Maliki dan H.S.S. Perpatih, dengan bantuan asisten redaktur M. Samin dan S.J. Ibrahim yang bertugas menyeleksi naskah.^[1]

Surat kabar ini memuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Islam, persoalan kemasyarakatan, serta dinamika pergerakan nasional. Doenia Achirat diketahui secara rutin memuat tulisan-tulisan Ahmad Khatib Haji Datuk Batuah, seorang tokoh dari Padang Panjang yang dikenal memiliki keterkaitan dengan gerakan komunis.^[1]

Melalui artikel-artikelnya, Haji Datuk Batuah memperkenalkan gagasan yang disebut sebagai kuminih, yakni bentuk pemikiran komunisme yang diadaptasi dalam konteks sosial dan budaya Minangkabau.^[1]

Dalam tulisan seperti “Sedikit Seruan”, Haji Datuk Batuah menekankan pentingnya umat Islam menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup serta mengkritik sikap masyarakat yang dianggap tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda dan sistem kapitalisme.^[1]

Ia juga mengkritik elite tradisional Minangkabau, termasuk penghulu dan kaum terpelajar, yang dinilai bekerja sama dengan pemerintah kolonial.^[1]

Dalam tulisannya tertanggal 26 November 1923, Haji Datuk Batuah menyatakan bahwa gagasan kuminih memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal penentangan terhadap ketidakadilan sosial. Pandangan ini menimbulkan polemik, terutama terkait hubungan antara ideologi komunis dan ajaran Islam.^[1]

Doenia Achirat juga menjadi wadah kritik terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama terkait sistem kapitalisme dan pajak (belasting). Tulisan-tulisan yang dimuat menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau, termasuk perubahan dari sistem komunal ke arah yang lebih individualistis.^[1]