Diplomasi koersif merupakan salah satu strategi dalam hubungan internasional yang memadukan tekanan, ancaman, dan kemungkinan kompromi untuk memaksa suatu negara mengubah perilakunya tanpa harus berujung pada perang besar. Inti dari strategi ini adalah membuat pihak lawan menyadari bahwa biaya mempertahankan tindakannya jauh lebih besar daripada biaya untuk mematuhi tuntutan. Berbeda dari penaklukan atau penggunaan kekuatan penuh, diplomasi koersif bekerja melalui langkah-langkah yang terukur: adanya tuntutan yang jelas, tekanan ekonomi atau politik, ancaman militer yang kredibel, dan batas waktu yang ditentukan. Karena sifatnya yang berada di antara diplomasi persuasif dan penggunaan kekuatan, pendekatan ini sering digunakan ketika aktor internasional ingin menghindari eskalasi konflik tetapi tetap membutuhkan respons yang tegas.^[1]

Salah satu contoh paling menonjol dari penerapan diplomasi koersif terjadi dalam krisis Irak-Kuwait tahun 1990. Setelah Perang Iran-Irak berakhir pada 1988, Irak berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk akibat utang luar negeri yang menumpuk, terutama kepada Arab Saudi dan Kuwait. Situasi ini semakin sulit ketika harga minyak dunia jatuh karena produksi berlebih negara-negara Teluk. Saddam Hussein menuduh Kuwait memperparah krisis ekonomi Irak, termasuk dengan tuduhan pengeboran miring di ladang minyak Rumaila dan tindakan overproduksi minyak yang dianggap sengaja menekan harga. Ketika tuntutan Irak mengenai penghapusan utang, penurunan produksi minyak, dan penghentian pengeboran perbatasan ditolak, Irak akhirnya melakukan invasi ke Kuwait pada 2 Agustus 1990.^{[butuh rujukan]}

Respons internasional terhadap invasi tersebut menjadi ilustrasi jelas bagaimana diplomasi koersif dijalankan. PBB segera menjatuhkan sanksi ekonomi dan embargo perdagangan yang memotong sekitar 4,5 hingga 5 juta barel minyak per hari dari pasar dunia, sebuah tekanan besar bagi ekonomi Irak. Selain itu, Irak menghadapi isolasi politik hampir secara total; negara-negara anggota PBB menolak pengakuan terhadap pendudukan tersebut, memberi tekanan moral dan diplomatik bagi rezim Saddam. Keputusan penting lainnya adalah ultimatum PBB yang menetapkan batas waktu hingga 15 Januari 1991 agar Irak menarik seluruh pasukan dari Kuwait. Dengan adanya deadline ini, diplomasi koersif mencapai bentuknya yang paling khas: tuntutan jelas, disertai konsekuensi tegas jika tidak dipatuhi.^[2]

Selain tekanan ekonomi dan politik, ancaman militer juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Amerika Serikat dan sekutunya menempatkan ratusan ribu pasukan di Arab Saudi untuk menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi. Kehadiran kekuatan militer ini tidak dimaksudkan untuk langsung menyerang, tetapi untuk menciptakan ancaman yang kredibel bahwa operasi militer bisa saja dilakukan jika diplomasi gagal. Dengan kata lain, penggunaan kekuatan bersifat terbatas dan terkontrol, sesuai karakteristik diplomasi koersif.^{[butuh rujukan]}

Namun, seluruh tekanan tersebut akhirnya tidak mengubah perhitungan politik Saddam Hussein. Ia tetap menolak ultimatum yang diberikan PBB. Akibatnya, ketika batas waktu berlalu tanpa kepatuhan dari Irak, koalisi internasional melancarkan Operasi Badai Gurun (Desert Storm) pada Januari 1991, yang menandai berakhirnya fase diplomasi koersif dan beralih pada penggunaan kekuatan militer penuh. Dalam konteks ini, kasus Irak-Kuwait menunjukkan dua hal sekaligus: potensi diplomasi koersif sebagai alat tekanan internasional, dan keterbatasannya ketika target tidak merespons ancaman, insentif, maupun batas waktu yang diberikan.^{[butuh rujukan]}

1. ^ Constantinou, Costas M.; Kerr, Pauline; Sharp, Paul (2016). "The SAGE Handbook of Diplomacy". doi:10.4135/9781473957930.
2. ^ "Inside front cover-EDB". Biochimie. 95 (11): IFC. 2013-11. doi:10.1016/s0300-9084(13)00309-x. ISSN 0300-9084.