Dewan Negara Republik Rakyat Polandia
| Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. | |
Lambang Republik Rakyat Polandia | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 19 Februari 1947 |
| Dibubarkan | 19 Juli 1989 |
| Wilayah hukum | |
| Kantor pusat | Istana Belweder, Warsawa |
| Pejabat eksekutif |
|
Dewan Negara Republik Rakyat Polandia (bahasa Polandia: Rada Państwa) adalah lembaga negara tertinggi di Republik Rakyat Polandia yang berfungsi sebagai kepala negara kolektif. Lembaga ini berdiri sejak pengesahan "Konstitusi Kecil" pada tahun 1947 hingga pembubarannya melalui amendemen konstitusi pada Juli 1989.[1]
Sejarah Institusi
Dewan Negara dibentuk pertama kali pada tahun 1947 untuk menggantikan fungsi legislatif darurat dari Dewan Nasional Rakyat (KRN).[2]
Pada periode 1947–1952, Dewan Negara berdampingan dengan jabatan Presiden. Namun, setelah Konstitusi 1952 disahkan, jabatan Presiden dihapuskan sepenuhnya. Dewan Negara kemudian mengambil alih seluruh wewenang kepala negara, menjadikannya lembaga unik yang menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial dalam satu badan kolektif.[3]
Struktur Organisasi
Anggota Dewan Negara dipilih oleh Sejm (parlemen) dari antara para anggotanya pada sidang pertama setiap masa jabatan. Berdasarkan undang-undang, komposisi dewan terdiri dari:
- Ketua (Przewodniczący): Bertindak sebagai pemimpin formal dewan dan mewakili negara secara eksternal.
- Wakil Ketua (Wiceprzewodniczący): Biasanya berjumlah empat orang, mewakili partai-partai koalisi (PZPR, ZSL, dan SD).
- Sekretaris (Sekretarz): Mengelola administrasi dan dokumentasi hukum dewan.
- Anggota (Członkowie): Terdiri dari 9 hingga 11 tokoh senior politik dan sosial.
Fungsi dan Wewenang
Sebagai otoritas tertinggi di antara masa sidang parlemen, Dewan Negara memiliki kekuasaan luas:
- Legislasi: Mengeluarkan dekret yang setara dengan undang-undang (Dekret z mocą ustawy).[cat 1]
- Diplomasi: Meratifikasi dan membatalkan perjanjian internasional serta mengangkat duta besar.
- Yudisial: Menetapkan penafsiran undang-undang yang mengikat secara hukum dan memberikan grasi.
- Administrasi: Menetapkan tanggal pemilihan umum dan menyatakan keadaan darurat (seperti pada Desember 1981).
Daftar Ketua Dewan Negara
| No | Foto | Nama | Masa Jabatan | Partai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Zawadzki | 1952–1964 | PZPR | |
| 2 | Berkas:Edward Ochab.jpg | Edward Ochab | 1964–1968 | PZPR |
| 3 | Marian Spychalski | 1968–1970 | PZPR | |
| 4 | Berkas:Józef Cyrankiewicz.jpg | Józef Cyrankiewicz | 1970–1972 | PZPR |
| 5 | Berkas:Henryk Jabłoński.jpg | Henryk Jabłoński | 1972–1985 | PZPR |
| 6 | Wojciech Jaruzelski | 1985–1989 | PZPR |
Pembubaran
Sebagai bagian dari kesepakatan Meja Bundar Polandia antara pemerintah komunis dan serikat buruh Solidarność, Dewan Negara dibubarkan pada 19 Juli 1989. Fungsi kepala negara dikembalikan kepada jabatan Presiden tunggal, yang pertama kali dijabat oleh Wojciech Jaruzelski sebelum transisi penuh menuju demokrasi.[4]
Catatan
- ^ Setiap dekret wajib diajukan ke Sejm pada sidang berikutnya untuk disetujui secara formal.
Referensi
- ^ Davies, Norman (2005). God's Playground: A History of Poland. Oxford University Press.
- ^ Brzezinski, Mark (1997). The Struggle for Constitutionalism in Poland. St. Martin's Press.
- ^ Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1952.
- ^ Paczkowski, Andrzej (2003). The Spring Will Be Ours. Penn State Press.
Pranala Luar
- (Polandia) Teks Konstitusi Polandia 1952 di ISAP
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




