Dewan Arktik (Arctic Council) merupakan forum antarpemerintah tingkat tinggi yang membahas berbagai isu yang dihadapi oleh negara-negara Arktik serta masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut. Saat ini, terdapat delapan negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah di dalam Lingkar Arktik, dan negara-negara tersebut menjadi anggota Dewan Arktik, yaitu: Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Selain anggota tetap, negara lain atau kelompok nasional dapat diterima sebagai negara pengamat (observer states), sementara organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat adat dapat diterima sebagai peserta tetap (indigenous permanent participantst).^[1]

Langkah awal menuju pembentukan Dewan Arktik dimulai pada tahun 1991, ketika delapan negara Arktik menandatangani Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) atau Strategi Perlindungan Lingkungan Arktik. Selanjutnya, melalui Deklarasi Ottawa tahun 1996,^[2] Dewan Arktik secara resmi dibentuk^[3] sebagai forum yang bertujuan untuk mendorong kerja sama, koordinasi, dan interaksi di antara negara-negara Arktik, dengan melibatkan komunitas masyarakat adat Arktik serta penduduk lainnya dalam membahas isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.^[4]

Sejak berdiri, Dewan Arktik telah melakukan berbagai kajian penting terkait perubahan iklim, eksplorasi minyak dan gas, serta pelayaran di wilayah Arktik.^[1][2]Pada tahun 2011, negara-negara anggota Dewan Arktik menandatangani Arctic Search and Rescue Agreement, yang menjadi perjanjian pertama yang bersifat mengikat secara hukum di bawah naungan Dewan tersebut.

Namun, pada 3 Maret 2022, tujuh negara anggota yakni Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri pertemuan Dewan Arktik selama Rusia menjabat sebagai ketua, sebagai bentuk protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.^[5][6]Kemudian, pada 8 Juni 2022, negara-negara tersebut mengeluarkan pernyataan kedua yang menegaskan niat mereka untuk melanjutkan kerja sama secara terbatas pada sejumlah proyek Dewan Arktik yang telah disetujui sebelumnya, tanpa melibatkan kepemimpinan maupun partisipasi Rusia.^[7][8]

Dewan Arktik terdiri atas negara anggota, negara pengamat, peserta tetap dari masyarakat adat, serta organisasi pengamat.^[1]

Hanya negara-negara yang memiliki wilayah di kawasan Arktik yang dapat menjadi anggota Dewan Arktik. Negara-negara anggota tersebut meliputi:^[1]

• Kanada
• Denmark (Greenland)
• Finlandia
• Islandia
• Norwegia
• Rusia
• Swedia
• Amerika Serikat (Alaska)

Pengamat

Status pengamat terbuka bagi negara-negara non-Arktik yang disetujui oleh Dewan dalam Pertemuan Tingkat Menteri, yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Negara-negara pengamat tidak memiliki hak suara dalam Dewan Arktik. Hingga September 2021, terdapat tiga belas negara non-Arktik yang memiliki status pengamat.^[9] Negara-negara ini biasanya menerima undangan untuk menghadiri sebagian besar pertemuan Dewan. Partisipasi mereka dalam proyek dan gugus tugas di dalam kelompok kerja tidak selalu dimungkinkan, tetapi hal ini tidak menimbulkan masalah besar karena hanya sedikit negara pengamat yang ingin terlibat pada tingkat teknis tersebut.^[10]

• Jerman (1998)
• Belanda (1998)
• Polandia (1998)
• Britania Raya (1998)
• Prancis (2000)
• Spanyol (2006)
• Tiongkok (2013)
• India (2013)
• Italia (2013)
• Jepang (2013)
• Korea Selatan (2013)
• Singapura (2013)
• Swiss (2017)

Pada tahun 2011, Dewan Arktik memperjelas kriteria penerimaan negara pengamat, dengan ketentuan penting bahwa setiap pelamar harus:

1. Mengakui kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi negara-negara Arktik di kawasan Arktik, serta
2. Mengakui bahwa terdapat kerangka hukum yang luas berlaku di Samudra Arktik, termasuk Hukum Laut Internasional (Law of the Sea), yang menjadi dasar kuat bagi pengelolaan wilayah tersebut secara bertanggung jawab.