Deputi Bidang Koordinasi Hukum
| Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan[1] |
| Susunan organisasi | |
| Kantor pusat | |
| Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Kuningan Jakarta Selatan | |
Deputi Bidang Koordinasi Hukum merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Sejarah nomenklatur
- Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015–2024)[2]
- Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2024–)[1]
Susunan Organisasi
Berikut susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum per November 2024:
- Deputi Bidang Koordinasi Hukum
- Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum
- Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
- Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
- Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
- Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum
- Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi
Referensi
- ^ a b "Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 November 2024.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 2018-06-21.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
| Unsur pembantu pimpinan |  | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | ||
| Unsur pengawas | ||
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
