Arsitektur kolonial di Surabaya merupakan warisan dari masa pendudukan Hindia Belanda, yang meninggalkan jejak gaya neoklasik dan arsitektur Belanda pada sejumlah bangunan di pusat kota. Periode awal perkembangan arsitektur kolonial di Surabaya dimulai sejak akhir abad ke-18 dan memasuki masa intensifikasi pada paruh kedua abad ke-19, seiring dengan berkembangnya kota sebagai pelabuhan dagang utama di Jawa Timur.^[1][2] Bangunan-bangunan pada fase awal ini umumnya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, gudang, serta tempat tinggal pejabat kolonial. Struktur awal banyak memanfaatkan material lokal seperti batu bata dan kayu jati, tetapi mulai bergeser ke teknik bangunan modern dengan beton dan baja seiring meningkatnya teknologi konstruksi pada awal abad ke-20. Beberapa bangunan yang masih bertahan hingga kini memperlihatkan adaptasi terhadap iklim tropis, misalnya melalui penggunaan teras luas, langit-langit tinggi, dan ventilasi silang yang besar.^[3]

Daerah yang menjadi pusat perkembangan arsitektur kolonial awal di Surabaya meliputi kawasan sekitar Jembatan Merah, Jalan Rajawali, serta lingkungan sekitar pelabuhan lama.^[4] Kawasan ini menjadi episentrum kegiatan administratif dan ekonomi kolonial, ditandai dengan kehadiran gedung-gedung perbankan, kantor pos, serta rumah-rumah tinggal bergaya Indische.^[5] Beberapa bangunan mencerminkan pengaruh arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti penggunaan atap limasan atau percampuran elemen neorenaisans dengan tata ruang tropis. Salah satu ciri menonjol dari fase awal arsitektur kolonial di Surabaya adalah dominasi simetri dan tata letak yang hierarkis, mencerminkan struktur sosial kolonial yang kaku. Meskipun tidak semua bangunan dari periode ini bertahan dalam kondisi baik, sejumlah struktur masih bisa dikenali dari fasad yang khas, ornamen sederhana tetapi fungsional, dan posisi strategisnya dalam struktur kota lama.

Surabaya memasuki era kolonial Belanda secara intensif sejak akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Pada masa ini, kota mulai dirancang sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan, mengingat letaknya strategis di tepi Kali Mas. Salah satu bangunan ikonik dari periode awal ini adalah Gedung Grahadi (dahulu Huis van Simpang dan Raad van Justitie), yang awalnya dibangun antara 1794–1798 dan direnovasi pada sekitar 1810 untuk menjadikan fasadnya lebih menghadap ke Jalan Raya Pos besar yang dibangun Daendels; bangunan ini menjadi contoh awal gaya “Dutch Tropical” dengan garis arsitektur klasik yang simetris dan monumental.^[6][7] Kawasan sekitar Jembatan Merah dan Jalan Rajawali (European Quarter) juga mulai berkembang, dipenuhi dengan rumah kolonial dan bangunan komersial yang menampilkan keseragaman estetika kolonial Belanda.^[8]

Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, Surabaya menyaksikan dominasi gaya Imperium – diinspirasi arsitektur Prancis – yang direpresentasikan lewat denah simetris, pilar bergaya Yunani, penggunaan serambi terbuka, serta koridor pengikat antar bagian; massa dan atap yang menyatu memberi kesan monumental dan hierarkis.^[9] Namun di awal 1900-an, gelombang arsitek Belanda yang terdidik modern hadir membawa pendekatan adaptif terhadap iklim tropis. Dengan penggunaan galeri keliling, ventilasi silang, atap gable dan dormer, serta ornamen lokal menghasilkan gaya eklektik kolonial yang khas di berbagai bangunan publik maupun perumahan.^[6] Pada dekade 1920‑1930, nama-nama arsitek Belanda seperti Cosman Citroen dan Alfred Bidwell mencuat dengan karya-karya monumental. Citroen, yang tiba di Surabaya sekitar 1915, merancang Balai Kota Surabaya (Belanda: Raadhuis Soerabaja) sejak sketsa pertama 1916, tetapi baru terealisasi sebagian — bangunan utamanya pada 1927. Dirancang dalam aliran gaya Hindia Baru, bangunan ini menampilkan atap dua lapis, galeri keliling, ventilasi maksimal, serta penggunaan beton bertulang dan struktur kubik modern yang tetap responsif terhadap iklim tropis.^[10]

Beragam bangunan kolonial di Surabaya, seperti Balai Pemuda (dahulu Simpangsche Societeit, 1907) karya arsitek J.J. van der Mey/Westmaes dengan teknologi rangka baja pertama di kota ini, serta gaya Neo‑Renaisans dan kubah yang ikonik, menjadi simbol eksklusivitas dan hierarki sosial kolonial. Bangunan lain seperti Stasiun Gubeng (1878) dengan gaya Chalet Belanda dan Stasiun Surabaya Kota (1878) pun menunjukkan bagaimana infrastruktur transportasi disesuaikan secara estetis untuk cuaca tropis.^[11] Memasuki dekade 1930-an, Surabaya semakin dipenuhi oleh bangunan kolonial dengan fungsi administrasi dan komersial, yang diarsiteki oleh generasi baru maupun arsitek lokal-Belanda. Sebagai contoh, Gedung Algemeene atau dikenal juga sebagai Gedung Singa (1901) karya H. P. Berlage memperlihatkan kehalusan ornamentasi neoklasik dan struktur fasad yang elegan, sebuah penerapan gaya Academic Classicism yang mencerminkan status sosial lembaga perbankan kolonial.^[12] Selain itu, bangunan perbankan lain seperti kantor BNI cabang Jembatan Merah (1920) yang melibatkan Citroen dan Jan Jacob Job, serta kantor Borsumij di Jalan Veteran (1935) yang sepenuhnya ditangani Citroen, menunjukkan bagaimana arsitektur kolonial juga merambah dunia finansial dan ekonomi kota.^[13]

Setelah era kemerdekaan 1945, banyak bangunan kolonial di Surabaya mengalami alih fungsi yang penting dan beragam. Gedung Grahadi, misalnya, yang semula menjadi pusat administrasi kolonial, bertransformasi menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Timur dan tempat pelantikan pejabat serta resepsi kenegaraan.^[14] Dibuka untuk umum sejak 1991, Grahadi kini juga menjadi objek wisata heritage dan ruang budaya — tempat konser, pameran seni, hingga ajang diplomasi masyarakat.^[15] Demikian pula Balai Pemuda, bekas club sosial era Belanda yang kini menjadi pusat aktivitas budaya, edukasi, dan literasi publik, mencakup perpustakaan, ruang pameran, dan kegiatan seni remaja.^[14] Seiring waktu, muncul kesadaran konservasi di kalangan pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya sejak awal 2020-an gencar merevitalisasi “Kota Lama” — kawasan Eropa di sekitar Jalan Rajawali dan Jembatan Merah.^[16][17]

Meski begitu, pasca kemerdekaan, beberapa bangunan kolonial di Surabaya mengalami nasib tragis: hancur baik karena konflik, penggusuran, maupun tekanan ekonomi tanpa adanya perlindungan memadai. Salah satu yang paling kontroversial adalah Sinagoge Surabaya, yang meskipun masuk daftar cagar budaya sejak 2009, dibongkar oleh pengembang pada 2013 sebelum diperkuat regulasi dan keputusan resmi, lalu digantikan oleh hotel baru pada 2018.^[18] Selain itu, bangunan Balai Pemuda (Simpangsche Societeit, 1907) pernah mengalami kebakaran hebat pada 2011 yang diduga karena kegagalan sistem proteksi, tetapi akhirnya berhasil dipulihkan. Lapangan tenis Embong Sawo, yang berdiri sejak 1857, lenyap digusur investor swasta karena dianggap tidak punya nilai ekonomi, meski telah masuk dalam Perda Cagar Budaya 2005.^[19] Bangunan lainnya seperti kantor korps disabilitas veteran di Kota Lama juga terabaikan; kondisi memprihatinkan hingga terpaksa untuk disewakan secara komersial demi pendanaan sendiri, menunjukkan bagaimana banyak warisan kolonial terus terkikis karena terbentur konflik kepentingan modern di tengah minimnya komitmen konservasi pemerintah.^[20]

Toko Nam, yang resmi bernama NV Handel Maatschappij Toko Nam, berdiri pada 28 Oktober 1935 di pojokan Jalan Embong Malang–Tunjungan sebagai evolusi dari toko awalnya yang berdiri pada 1925 di lokasi bekas kantor De Fikkert Motorcar, dirancang oleh Cor De Graff.^[21] Namun sebagai riwayat arsitektur kolonial di Surabaya, nasib bangunan legendanya tragis: meski ditetapkan sebagai cagar budaya kategori C lewat SK Wali kota pada 1996 dan 1998, struktur asli toko mulai hancur pada awal 1990-an, sebelum akhirnya dirobohkan penuh antara 2002–2005 untuk memberi jalan bagi pembangunan Tunjungan Plaza 5 milik Pakuwon Jati.^[22] Alih-alih dibangun ulang, kini hanya tersisa beberapa pilar beton replika sebagai simbol monumen publik di trotoar, yang memicu kritik karena tidak asli dan mengganggu estetika serta akses pejalan kaki.^[23]