Anas Yusuf
Gubernur Akademi Kepolisian
Masa jabatan 7 September 2015 – 2 Juni 2017
Pendahulu Irjen Pol. Pudji Hartanto Iskandar Pengganti Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
Masa jabatan 3 September 2014 – 7 September 2015
Pendahulu Irjen Pol. Unggung Cahyono Pengganti Irjen Pol. Anton Setiadji
Wakabareskrim Polri
Masa jabatan 12 Juni 2013 – 3 September 2014
Pendahulu Irjen Pol. Saud Usman Nasution Pengganti Irjen Pol. Johny Mangasi Samosir
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Masa jabatan 2 Juli 2012 – 12 Juni 2013
Pendahulu Irjen Pol. Bambang Widaryatmo Pengganti Irjen Pol. Dicky Daantje Atotoy
Informasi pribadi
Lahir	11 September 1960 (umur 65) Brebes, Jawa Tengah
Suami/istri	Hj. Widhi Sri Prabandari
Almamater	Akademi Kepolisian (1984) SMAN 1 Brebes (1981)
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Masa dinas	1984 – 2018
Pangkat	Inspektur Jenderal Polisi
Satuan	Reserse
Sunting kotak info • L • B

Anas Yusuf (lahir 11 September 1960) adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Anas adalah alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Ia merupakan ketua tim penjemput Muhammad Nazaruddin (buron dalam kasus suap Korupsi Wisma Atlet Hambalang di Bukit Jonggol) saat pelariannya ke Kolombia. Kariernya yang malang melintang di dunia Interpol membuat Polri memercayainya sebagai ketua tim penjemput.^[1]

Keberhasilan memulangkan Nazaruddin ke Indonesia membuat kariernya melesat. Ia kemudian menempati posisi Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Kapolri. Tidak lama sebagai Sahlisospol, Ia pun dipromosikan sebagai Kapolda Kalimantan Timur mulai 2 Juli 2012 hingga 12 Juni 2013 dilanjutkan menjabat sebagai Wakabareskrim Polri dari 12 Juni 2013 hingga 3 September 2014, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Gubernur Akpol.

Komisi Kepolisian Nasional juga pernah menyebut namanya sebagai calon Kapolri potensial pengganti Jend. Pol. Timur Pradopo. Dia bersama 8 jenderal lainnya diharuskan untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK.^[2][3]